Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

BPS Sulsel Kerahkan 8.776 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026

BPS Sulsel Kerahkan 8.776 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026
Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menyampaikan hasil rilis, di kantornya, Rabu (15/1/2025). (Dok. Istimewa)
Intinya Sih
  • BPS Sulawesi Selatan menurunkan 8.776 petugas untuk melakukan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten dan kota mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
  • Sensus dilakukan secara door to door dengan tiga metode pengisian kuisioner: online, aplikasi digital di smartphone petugas, dan kuisioner kertas bagi responden yang memerlukan.
  • BPS menekankan pentingnya partisipasi masyarakat agar data ekonomi yang dikumpulkan lengkap dan akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Share Article

Makassar, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menyiapkan 8.776 petugas untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Ribuan petugas tersebut akan bertugas menjalankan pendataan lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, mengatakan petugas sensus telah disiapkan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mereka akan menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan selama proses pendataan berlangsung.

"Untuk Sulawesi Selatan yang kita kerahkan sebanyak 8.776 petugas. Tersebar di seluruh Sulawesi Selatan," kata Aryanto, Sabtu (13/6/2026).

1. Sebanyak 8.776 petugas diterjunkan di Sulsel

Ilustrasi bps IDN Times/Hana Adi Perdana
Ilustrasi bps IDN Times/Hana Adi Perdana

Menurut Aryanto, seluruh petugas yang diterjunkan telah mendapatkan pelatihan sebelum menjalankan tugas di lapangan. Mereka akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi secara langsung.

"Mereka petugas BPS yang dilatih, ini 8.776 petugas yang kita kerahkan untuk melakukan sensus ini. Selama 2,5 bulan dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 31 Agustus," katanya.

Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara door to door untuk memperoleh data ekonomi yang lebih lengkap dan akurat. Pendataan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha berskala besar, termasuk aktivitas ekonomi rumah tangga dan usaha berbasis digital.

2. BPS siapkan tiga metode pengisian kuisioner

Beberapa pejabat berbincang dengan media saat acara pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (10/6/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan pendataan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung secara door to door. BPS tetap mengedepankan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengumpulan data.

Menurut Amalia, BPS menyiapkan tiga metode pengisian kuisioner dalam Sensus Ekonomi 2026. Metode tersebut meliputi kuisioner online, aplikasi digital pada smartphone petugas sensus, serta kuisioner kertas bagi responden yang membutuhkan.

"Tetapi kita akan lebih mengutamakan menggunakan kuisioner online dan kuisioner digital," kata Amalia. 

3. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan sensus

Seorang pejabat BPS RI memberikan sambutan di podium saat acara pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (10/6/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Amalia menegaskan tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan kelengkapan dan kualitas data Sensus Ekonomi 2026. Karena itu, BPS mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

"Kalau petugas sensus kami datang jangan ditolak ya," kata Amalia. 

Menurut Amalia, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin lengkap pula potret ekonomi yang dapat disusun BPS. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Tentunya pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang terkini dan terlengkap," katanya.

Share Article
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Irwan Idris
EditorIrwan Idris

Latest News Sulawesi Selatan

See More