Kemarau, Ini 6 Kecamatan di Makassar Paling Rawan Kekeringan
- Pemerintah Kota Makassar memetakan enam kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026, yaitu Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.
- BPBD bersama instansi terkait menyiapkan langkah antisipasi seperti distribusi air bersih dan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi dampak kekeringan di wilayah rawan.
- Pemerintah telah menyusun rencana kontingensi kekeringan dengan melibatkan akademisi serta merujuk pengalaman penanganan tahun-tahun sebelumnya guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Berdasarkan hasil identifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdapat enam kecamatan yang masuk kategori rawan.
Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, menyebut wilayah tersebut tersebar di berbagai bagian kota dengan karakteristik berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses air bersih hingga ketergantungan pada sumber air tertentu.
"Seperti kita ketahui ada enam lokasi yang terancam untuk kekeringan panjang tahun ini di 2026," kata Fadli, Sabtu (18/4/2026).
1. Enam kecamatan rawan kekeringan
Enam wilayah yang dipetakan rawan kekeringan meliputi Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang. Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki potensi lebih tinggi mengalami krisis air saat curah hujan menurun.
Menurut Fadli, beberapa daerah bahkan telah mengalami persoalan air bersih meski masih berada pada musim hujan. Kondisi ini menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menyusun langkah antisipasi.
"Di daerah seperti Tallo saja, di musim hujan masih mereka ada beberapa daerah yang krisis air bersih seperti di Kelurahan Buloa," kata Fadli.
BPBD bersama instansi terkait mulai menyiapkan langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih dan penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat di wilayah rawan tersebut.
2. Rencana kontingensi sudah disiapkan
Selain pemetaan wilayah rawan, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan dokumen rencana kontingensi (renkon) untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Dokumen tersebut mencakup penanganan kekeringan.
Fadli menjelaskan dokumen tersebut menjadi pedoman teknis dalam penanganan bencana. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi.
"Kita sudah punya renkon kekeringan, di situ isinya adalah rencana kontingensi kekeringan ini isinya adalah semua petunjuk-petunjuk teknis bagaimana mengatasinya," katanya.
Rencana kontingensi ini disusun bersama perguruan tinggi, salah satunya Universitas Hasanuddin. Dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi kekeringan di tahun 2026.
3. Pengalaman penanganan kekeringan sebelumnya
BPBD Makassar juga merujuk pada pengalaman penanganan kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, pemerintah menetapkan status tanggap darurat dan berhasil mengatasi dampak kekeringan yang terjadi.
Selanjutnya pada 2024, status diturunkan menjadi siaga karena kondisi dinilai lebih terkendali. Sementara pada 2025, tidak terjadi kekeringan signifikan di wilayah Makassar.
"Saya rasa masyarakat tidak usah khawatir karena bencana kekeringan ini sudah pernah terjadi. Itu tahun 2023 kita sudah tetapkan juga tanggap darurat dan itu kita bisa atasi," kata Fadli.
