Kemenkumham Sulsel Nonaktifkan Dua Kepala Lapas Terkait Dugaan Pungli

Akibat dugaan pungli tersebut, kata Suprapto, Kepala Lapas Takalar dan Lapas Parepare langsung dinonaktifkan untuk pemeriksaan oleh tim Kemenkumham Sulsel.

"Dibebastugaskan, kami panggil Kalapas dan saya minta memberi penjelasan, Kalapas bilang mereka sudah tidak ada lagi pungutan," ungkap Suprapto. "Dinonaktifkan sejak hari ini sampai selesai pemeriksaan keduanya," lanjutnya.

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebutkan terdapat Lapas di Sulsel yang membebaskan warga binaannya setelah membayar Rp15 juta.

Informasi yang beredar itu kemudian dikuatkan dengan sebuah bukti adanya kuitansi tertulis nominal Rp15 juta, dengan keterangan warga binaan dibebaskan.

Menanggapi itu, Suprapto menilai bukti-bukti itu tidak kuat, tidak menyebutkan identitas pemberi dan saksi. "Kami telusuri siapa E yang dimaksud, betul disebutkan ada nominal tapi yang bayar dan yang terima tidak disebut, saksi juga tak ada nama," jelasnya.

Untuk memastikan kasus tersebut, lanjut Suprapto, pihaknya telah membentuk dua tim. Dua tim tersebut lalu dikirim ke Lapas Takalar dan Lapas Parepare.

"Sudah ada tim, lima orang ke Takalar dan Parepare. Kalau untuk napi (warga binaan) yang disebut kita tidak tahu nama napinya yang dimaksud," katanya.

Tambah Suprapto, pihaknya memastikan jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pungli di Lapas Takalar dan Parepare, maka Kemenkumham Sulsel akan menjatuhkan sanksi tegas pada pelaku.

"Sanksi pasti ada jika terbukti, itu sesuai aturan. Ada sanksi berat dan ringan. Tapi kita lihat sejauh mana pelanggarannya yang dilakukan," tambahnya.