Kejari Periksa 15 Saksi Kasus Jual Beli Jabatan Kepsek di Makassar

Kasus ini mencuat setelah beredar video di media sosial yang menampilkan pengakuan sejumlah mantan calon kepala sekolah. Dalam video itu, mereka mengaku diminta menyerahkan sejumlah uang agar bisa dilantik sebagai kepala sekolah di lingkungan Disdik Makassar.

Isu tersebut kemudian bergulir ke DPRD Kota Makassar. Dalam rapat dengar pendapat, beberapa calon kepala sekolah mengaku diminta menyiapkan uang berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta untuk memperoleh jabatan.

Mereka juga menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak, baik dari internal maupun luar Dinas Pendidikan. Beberapa pejabat yang menjabat sebagai kepala bidang dan kepala seksi disebut dalam pengakuan itu.

Selain itu, muncul nama seorang pihak eksternal berinisial Ata yang diduga berperan dalam mengatur penempatan kepala sekolah.

Menanggapi dugaan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku telah memerintahkan Inspektorat Kota Makassar melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang namanya disebut dalam kasus itu.

"Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Sementara jalan," ujar Munafri.

Menurut Munafri, seluruh pihak yang disebut dalam video akan dimintai klarifikasi, baik pejabat Dinas Pendidikan Makassar maupun pihak luar yang diduga ikut terlibat.

"Semua akan dikonfrontasi, termasuk oknum kepala bidang, kepala seksi di GTK Dinas Pendidikan, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi video yang beredar," katanya.

Munafri menegaskan, Pemkot Makassar tidak akan mentoleransi praktik transaksional dalam promosi maupun pengisian jabatan. Jika ditemukan pelanggaran atau unsur pidana, pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.