Irjen Kementerian PKP Laporkan Eks Kepala Balai Perumahan Sulawesi III
- Irjen Kementerian PKP melaporkan mantan Kepala Balai Perumahan Sulawesi III atas dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan pemainan proyek DED.
- Mantan Kepala Balai diduga mencetak kwitansi mobil sewa fiktif dan memainkan proyek DED, menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp1,1 miliar.
- Kementerian PKP akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan segera menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap calon tersangka.
Makassar, IDN Times – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, melaporkan mantan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III periode 2022–2024 berinisial II atas dugaan korupsi.
Laporan tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Agus Salim, di Makassar, Selasa (27/5/2025).
"Hari ini saya menyerahkan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Balai Perumahan Sulawesi III yang dilakukan oleh berinisial II, mantan Kepala Balai periode 2022–2024," ujar Heri kepada awak media di Gedung Kejati Sulsel.
Modus: Perjalanan Dinas Fiktif dan Proyek Dikerjakan Kolega
II diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan cara membuat laporan fiktif perjalanan dinas pada periode 2022–2023. Ia disebut mencetak kwitansi mobil sewa fiktif tanpa adanya kegiatan nyata, yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp914 juta.
Tak hanya itu, proyek Detail Engineering Design (DED) pun diduga dimainkan oleh II. Dari tujuh paket pekerjaan DED, hanya satu orang bernama HM—kolega II—yang disebut mengerjakannya, padahal secara aturan seharusnya dilakukan oleh lima penyedia jasa.
"Yang lebih fatal, pekerjaan itu telah selesai pada Oktober 2022, tetapi kontraknya baru ditandatangani pada November 2022," ungkap Heri.
Kejati Sulsel Segera Tindaklajuti Laporan Irjen Kementerian PKP
Irjen Kementerian PKP mencatat, selain kerugian dari perjalanan dinas fiktif sebesar Rp914 juta, proyek DED juga menyebabkan kerugian sebesar Rp201 juta.
"Maka total kerugian negara yang dilaporkan Irjen Kementerian PKP kepada Kejati Sulsel sebesar Rp1.115.756.852," jelas Heri.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
"Diusahakan minggu ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan sudah tegas tadi disebutkan calon tersangka," kata Soetarmi.
