Guru Sekolah Rakyat di Sulsel Wajib Bersertifikat

Malik menekankan kualitas guru di Sekolah Rakyat wajib terjamin melalui syarat sertifikat mengajar. Menurutnya, tenaga pengajar juga akan rutin mengikuti pembekalan agar kemampuan mereka tetap terjaga dan setara di setiap titik.

Untuk persiapan Sekolah Rakyat yang akan dibuka nanti, tenaga pengajar juga mendapatkan pembekalan khusus. Untuk tahap 1A, proses pembekalan sudah rampung, sedangkan tahap 1B sedang berlangsung sejak 10 Juli hingga 14 Juli mendatang.

"Itu secara bertahap ada pembekalan-pembekalan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas daripada guru-guru itu, baik itu secara offline maupun online," kata Malik.

Setiap Sekolah Rakyat dilengkapi Learning Management System (LMS) sebagai platform belajar daring. Lewat LMS, materi pelajaran dan tugas dapat diakses siswa kapan saja. Guru pun diwajibkan menguasai sistem ini.

Setiap siswa akan difasilitasi satu laptop sebagai media belajar daring di asrama. Malik mengatakan guru dan siswa terhubung lewat sistem LMS agar standar pengajaran di seluruh Indonesia tetap sama.

"Nanti standar guru seluruh Indonesia yang mengajar di Sekolah Rakyat itu sama. Karena masing-masing sekolah ada LSM  di mana aplikasi ini bukan cuma guru saja tapi siswa juga ada di dalam sana," kata Malik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan 8 titik Sekolah Rakyat akan diresmikan serentak secara nasional. Malik  menjelaskan 4  titik tahap 1A sudah siap sepenuhnya untuk langsung menerima siswa.

"Kan untuk tahap 1 A, 1 B itu ada 100 titik seluruh Indonesia. Kemudian di Sulsel itu ada 8 titik di 1 A 4 titik, 1 B 4 titik. Yang 1 A ini sudah siap 100 persen," katanya. 

Empat titik tahap 1B juga akan ikut soft launching pada 14 Juli, tetapi pelaksanaan belajarnya baru dimulai Agustus mendatang. Saat ini tahap 1B masih dalam proses renovasi gedung kelas dan asrama.

Sulawesi Selatan sendiri mendapat 8 titik dari total 100 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Empat titik menggunakan bangunan milik Kementerian Sosial yaitu Sentra Wirajaya Pettarani, Nirannuang, Balai Pendidikan, Sentra Wirajaya Salodong di Makassar. 

Sedangkan 4 lainnya disiapkan pemerintah daerah, termasuk BPSDM Sulsel di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Kemudian tiga lainnya berlokasi di Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Takalar.

Jumlah siswa di tiap titik rata-rata 150 orang termasuk di bangunan milik Kementerian Sosial kecuali SMP di Sentra Wirajaya Salodong yang hanya menampung 100 siswa. Sementara bangunan milik Pemprov Sulsel, seperti BPSDM, serta fasilitas di Wajo, Takalar, dan Sidrap masing-masing 150 siswa sehingga totalnya mencapai 1.000 lebih siswa.

"Jumlah gurunya juga bervariasi tergantung jumlah dari rombel atau siswanya. Yang dapat 6 rombel 150 siswa pasti lebih banyak," kata Malik.