Gubernur Tidak Akan Kembalikan Pejabat Pemprov Sulsel yang Dicopot

• Meski begitu, Nurdin Abdullah diminta oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengoreksi prosedur pencopotan tiga pejabat Eselon II, sebab dinilai cacat prosedur. Salah satu contohnya adalah mereka tidak menerima Berkas Hasil Pemeriksaan (BHP).

"Ada poin yang harus diluruskan. Ada bicara substansi, ada juga bicara prosedur. Substansinya mungkin benar tapi prosedurnya belum tentu. Kalau prosedurnya salah ya dikoreksi. KASN lebih pada koreksi prosedurnya," kata Asisten Komisioner Bidang Penyelidikan dan Pengaduan KASN Sumardi.

Menurut Nurdin, rekomendasi KASN yang meminta agar ketiga pejabat tersebut dikembalikan, bisa saja akan berubah jika prosedur pencopotan direvisi.

"Pasti (diubah). Makanya kita harus penuhi syarat itu. Sebenarnya mereka sudah memahami. KPK udah menjelaskan. Cuma itu tadi, ada prosedur yang kita langkahi," tutur Nurdin.

KASN sendiri sebelumnya telah memerintahkan Nurdin Abdullah untuk mengembalikan tiga pejabat Eselon II yang dicopotnya. Namun, Nurdin tidak menindaklanjuti rekomendasi itu dalam jangka waktu yang ditetapkan, sebulan lamanya. Kendati begitu, Nurdin hanya ingin fokus membenahi cacat prosedur yang dimaksud KASN.

"Kemarin kan ada suratnya kenapa kita tidak jalankan. Tadi kita tidak bicara soal itu. Dia (KASN) cuma mengatakan, Pak Gubernur satu tahap udah dijalankan. Jadi, memanggil (ketiga pejabat) untuk LHP (laporan lasil pemeriksaan) mereka. Sudah dipanggil semua," tandasnya.