Efisiensi Anggaran, Pemprov Sulsel Tunda Penerimaan CPNS

Proses seleksi PPPK tahap II sendiri tetap berjalan. Meski begitu, pembayaran gaji mereka bergantung pada penandatanganan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh pejabat pembina kepegawaian.

Menurut Jufri, jika seorang pegawai lulus seleksi pada bulan Maret, namun anggaran hanya cukup untuk menggaji mereka selama tiga bulan, maka SPMT baru akan ditandatangani pada triwulan terakhir agar keuangan daerah tetap stabil.

"Umpamanya diterima di bulan Maret, tapi setelah kita hitung-hitung anggaran kita hanya mampu menggaji mereka semua itu sampai tiga bulan. Nah gaji SPMT-nya kita tandatangani di bulan Oktober, November, Desember sehingga uang itu tetap cukup," kata Jufri.

Untuk pegawai yang masih menunggu SPMT, sistem penggajian sementara berbeda di tiap daerah. Ada yang menggunakan anggaran barang dan jasa, sementara daerah lain tetap menganggarkan dalam APBD sambil menunggu keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau sudah dinyatakan lulus, akan ada penerbitan SK NIP. Namun, kalau SPMT baru ditandatangani di bulan Desember, maka gaji baru dibayarkan pada Januari tahun berikutnya. Ini soal peraturan saja,” jelas Jufri.

Saat ini, Pemprov Sulsel merealokasi anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Hal ini  sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 29 Tahun 2025.

Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga mengalami penyesuaian. Jufri menekankan langkah ini diambil agar anggaran tetap merata bagi seluruh pegawai.

"Pak Gubernur mau semua anggaran terarah. Karena yang memang mendesak adalah jalan dan pengairan. Jadi sortirlah anggaran untuk membiayai, memperbaiki kemantapan jalan, infrastruktur, dan perbaikan pengairan dalam rangka ketahanan pangan," kata Jufri.