DPRD Minta Pemprov Sulsel Tinjau Ulang Rencana Pembelian Helikopter

27 Nov 2019, 11:34 WIB

Ilustrasi helikopter. Dok.BNPB

Makassar IDN Times - Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menolak usulan Pemerintah Provinsi membeli helikopter untuk sarana transportasi penanggulangan bencana. Sebab anggaran belanja senilai Rp31 miliar yang diusulkan lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dianggap tanggung.

Usulan pembelian helikopter disampaikan BPBD dalam rapat pembahasan Rancangan APBD di Komisi E, Selasa (26/11) malam. Para legislator bersepakat membawa usulan tersebut pada tingkat pembahasan anggaran yang lebih tinggi.

"Kesimpulannya, kita kembalikan ke Badan Anggaran untuk dibicarakan lebih lanjut. Karena kami di komisi menganggap anggaran Rp30 miliar tidak cukup untuk menghadirkan helikopter yang bagus," kata legislator Fraksi PAN Irfan AB kepada wartawan di Makassar, Rabu (27/11).

1. Pembelian helikopter harus disertai biaya operasional dan perawatan

Anggota DPRD Sulsel Irfan AB. IDN Times/Aan Pranata

Irfan mengungkapkan, usul pembelian helikopter ditolak karena tidak disertai biaya pendukung. Pengadaan seharusnya dilengkapi dengan biaya operasional dan pemeliharaan. Apalagi helikopter akan digunakan untuk keperluan tanggap bencana.

Berdasarkan penjelasan pihak BPBD, anggaran ideal untuk pengadaan helikopter berstandar baik beserta biaya pendukungnya berkisar Rp100 miliar.

"Biaya operasional dan pemeliharaan 60 persen dari pengadaan. Kalau tidak, jangan sampai seperti ambulans laut, hanya jadi tempat selfie-selfie saja," ucap Irfan.

2. Usulan anggaran harus dinaikkan lagi

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Legislator Fraksi NasDem Arum Spink mengamini komentar koleganya. Dia menganggap pengadaan helikopter bakal sia-sia jika tidak disertai biaya operasional dan perawatan.

Spink berkaca pada pengalaman pengadaan sarana yang lalu di pemerintahan, banyak yang terbengkalai karena tidak disertai perawatan. Apalagi helikopter disebut bukan perangkat yang sepele, melainkan punya risiko tinggi (high risk).

"Kalau di kami, menyatakan tidak usah. Karena anggaran dan pembiayaan dianggap tidak maksimal. Kalau mau, harus dimaksimalkan anggarannya," kata Spink.

3. Helikopter dibutuhkan untuk keperluan siaga bencana

IDN Times / Aan Pranata

Kepala BPBD Sulsel Syamsibar menyatakan pengadaan helikopter sebagai kebutuhan mendesak. Sarana transportasi itu bakal digunakan dalam kegiatan siaga bencana. Misalnya untuk mengunjungi segera daerah darurat bencana.

Syamsibar mengungkap pengalaman sebelumnya saat daerah pelosok di Sulsel dilanda bencana. Pemerintah yang mesti bertindak cepat biasanya susah menjangkau daerah terisolir melalui jalur darat.

"Apalagi Sulsel masuk kategori zona merah, yang rentan bencana. Tidak ada satu pun kabupaten/kota yang luput dsri ancaman bencana," kata dia.