DP3A Makassar: Data Kasus Kekerasan Naik Karena Warga Berani Melapor
- DP3A Makassar mencatat peningkatan laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 520 kasus pada 2024 menjadi 1.222 kasus di 2025, menandakan warga makin berani melapor.
- Anak-anak kini bisa mencari bantuan lewat aplikasi Sakina yang memungkinkan pelaporan secara aman dan interaktif, sementara DP3A juga membentuk Tim Reaksi Cepat dengan pendamping hukum dan psikolog.
- Untuk perlindungan lebih lanjut, DP3A menyediakan rumah aman bagi korban serta aktif mengedukasi masyarakat agar berani speak up melalui kegiatan di sekolah, kecamatan, dan kelompok PKK.
Makassar, IDN Times - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar terus menerima laporan kekerasan. Di balik meningkatnya jumlah pengaduan kasus perempuan dan anak, Kepala Dinas DP3A Makassar, Ita Anwar, justru melihat perubahan lain mulai tumbuh di tengah masyarakat yakni keberanian untuk bicara.
Menurut Ita, tingginya angka laporan bukan menandakan Kota Makassar dalam kondisi tidak aman. Situasi itu disebut lebih menunjukkan masyarakat mulai terbuka dan berani melapor ketika mengalami atau mengetahui kasus kekerasan.
"Kita punya kasus tinggi, bukan berarti Makassar lagi tidak baik-baik saja. Tetapi mungkin selama ini fenomena gunung es, kasus banyak tapi mereka tidak berani bicara, tidak berani melapor,” kata Ita, Jumat (15/5/2026).
Sepanjang 2025, DP3A Kota Makassar mencatat 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah itu meningkat dibandingkan 520 kasus pada 2024. Korban anak mendominasi sebanyak 762 kasus atau 62 persen, sedangkan korban dewasa tercatat 460 kasus atau 38 persen.
1. Korban anak mulai mencari bantuan lewat aplikasi
Di kantor DP3A, laporan yang masuk tidak hanya berasal dari orang dewasa. Anak-anak juga mulai mencari bantuan, meski kebanyakan masih takut datang langsung ke kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Karena itu, DP3A menyiapkan pendekatan jemput bola melalui aplikasi Sakina. Aplikasi tersebut memungkinkan anak-anak menyampaikan laporan layaknya percakapan pesan singkat dengan admin pendamping.
"Seorang anak apalagi anak sekolah tidak mungkin berani datang ke UPTD melapor. Nah kami yang tanya masalahnya apa, lagi di mana, mau ketemu di mana, kita jemput bola dan pastinya akan berjalan sesuai aturan yang ada," kata Ita.
2. DP3A bentuk tim pendamping hingga psikolog
Selain aplikasi, DP3A juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terdiri dari pendamping hukum, psikolog, hingga psikiater. Pendampingan diberikan mulai dari proses pelaporan, konseling, sampai proses hukum berjalan.
Ita mengaku banyak kasus yang ditangani meninggalkan tekanan emosional mendalam, terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan, sejumlah kasus melibatkan orang terdekat korban seperti ayah kandung, kakek, hingga kakak kandung.
"Kalau kekerasan seksual ini banyak ya. Apalagi ada anak-anak usia 4 tahun, yang dilakukan ada bapak sendiri, ada kakek sendiri. Saya juga sampai enggak bisa tidur setiap ada laporan," katanya.
3. DP3A siapkan rumah aman untuk korban
DP3A Makassar juga menyiapkan rumah aman bagi korban kekerasan. Fasilitas itu digunakan untuk melindungi korban dari lingkungan yang dianggap tidak aman selama proses pendampingan berlangsung.
Di tengah meningkatnya laporan, Ita menyebut pihaknya terus turun ke kecamatan, sekolah, dan kelompok PKK untuk mengedukasi masyarakat. DP3A mendorong warga berani speak up ketika mengalami kekerasan atau menemukan kasus di lingkungan sekitar.
"Di mana pun ada ibu kumpul, ada anak-anak bisa kita datangi, itu jalan. Termasuk kami punya forum anak itu semua bergerak. Kita selalu bilang, tolong berani speak up. Artinya, kalau tidak speak up, tidak bicara, tidak melapor, mana kami tahu?" kata Ita.
