DLH Makassar Ajukan Tambahan Anggaran Rp60 Miliar untuk Pembenahan TPA

14 Apr 2026, 01:49 WIB

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menjelaskan posisi Makassar terkait proyek PSEL di Gedung Lestari 45, Selasa (7/10/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Intinya Sih

DLH Makassar mengajukan tambahan anggaran Rp60 miliar untuk mempercepat pembenahan TPA Antang, mencakup perbaikan sarana, prasarana, dan sistem pengelolaan sampah di lapangan.
Kebutuhan anggaran sektor persampahan dinilai jauh dari ideal karena saat ini hanya sekitar Rp10 miliar atau 0,016 persen dari APBD, sementara produksi sampah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.
Rencana pembenahan meliputi perbaikan alat berat, pengadaan tanah penutup, serta kolam lindi senilai Rp30 miliar sebagai bagian dari persiapan pembangunan PLTSa untuk solusi jangka panjang pengelolaan sampah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mengajukan tambahan anggaran besar untuk mempercepat pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang di Kecamatan Manggala. Total usulan pembiayaan mencapai sekitar Rp60 miliar.

Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan menyeluruh terhadap berbagai persoalan persampahan di TPA Antang. Anggaran itu difokuskan untuk mendukung perbaikan sarana, prasarana, serta penguatan sistem pengelolaan sampah di lapangan.

"Menjawab persoalan di TPA, untuk saat ini kami memasukkan kebutuhan koordinasi dengan TPAD. Kami juga telah mengusulkan anggaran, pembenahan dan penyelesaian masalah di TPA Antang," kata Helmy, Senin (13/4/2026).

1. Anggaran persampahan dinilai jauh dari kebutuhan ideal

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Helmy menjelaskan kebutuhan anggaran untuk sektor persampahan saat ini dinilai sangat besar dan belum sebanding dengan kondisi di lapangan. Saat ini, anggaran pengelolaan TPA hanya sekitar Rp10 miliar atau setara 0,016 persen dari APBD Kota Makassar.

Menurutnya, kondisi tersebut jauh dari kebutuhan ideal pengelolaan sampah yang seharusnya berada di kisaran 3 persen APBD atau sekitar Rp250 miliar.

"Kalau dibandingkan dengan total APBD, itu hanya sekitar 0,016 persen. Dari hasil retribusi juga sangat kecil," katanya.

2. Produksi sampah tembus lebih dari 1.000 ton per hari

iIlustrasi sampah. (10/5/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Selain persoalan pendanaan, volume sampah di Kota Makassar juga menjadi tantangan besar. Produksi sampah harian tercatat mencapai sekitar 1.043 ton per hari atau setara kurang lebih 300 ribu ton per tahun.

Di sisi lain, persoalan teknis di TPA Antang juga masih menjadi kendala klasik. Terdapat sekitar 7 unit ekskavator yang saat ini tidak berfungsi, sementara pengadaan alat berat terakhir dilaksanakan pada tahun 2021.

"Terakhir pembelian alat itu tahun 2021, dua hingga tiga tahun terakhir sebelum saya masuk, alat-alat di sana banyak yang tidak berfungsi. Ekskavator ada tujuh unit yang mangkrak," kata Helmy.

3. Perbaikan alat hingga kolam lindi masuk rencana pembenahan

TPA Tamangapa, Antang, Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan.

Saat ini, pihaknya telah mengajukan perbaikan alat berat tersebut langsung kepada pemilik merek. Selain itu, DLH juga mengusulkan pengadaan tanah penutup (cover soil) untuk mendukung sistem sanitary landfill, serta pembenahan kolam lindi bekerja sama dengan pihak swasta.

"Untuk kolam lindi, kita lakukan pembenahan, termasuk kebutuhan bahan kimia karena ada pencemaran lingkungan di area sekitar 17 hektare lebih. Itu juga membutuhkan biaya sekitar Rp30 miliar," katanya.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan strategis menuju pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) atau PLTSa di Kota Makassar. Kehadiran teknologi ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA.

Selain itu, PSEL juga diharapkan mampu mengubah sampah menjadi sumber energi yang bernilai. Untuk tahap awal, pembebasan lahan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar.

"Jadi total kebutuhan anggaran yang kami ajukan saat ini sekitar Rp60 miliar," kata Helmy.