Angket DPRD Sulsel Tanpa Intervensi Jusuf Kalla

12 Agu 2019, 15:22 WIB

IDN Times/Aan Pranata

Makassar, IDN Times – Ketua Panitia Angket DPRD Sulawesi Selatan Kadir Halid menegaskan penyelidikan terhadap Gubernur Nurdin Abdullah berproses tanpa tekanan maupun kepentingan tertentu, termasuk dari Wakil Presiden HM Jusuf Kalla selaku tokoh daerah asal Sulsel.

Jusuf Kalla diketahui turut mengikuti agenda angket DPRD Sulsel. Pada hari raya Iduladha, Minggu (11/8), dia mengumpulkan tokoh partai politik dan legislator DPRD Sulsel di kediaman pribadinya, Jalan Haji Bau Makassar. Dalam pertemuan itu, juga hadir Gubernur Nurdin dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Kadir mengatakan, pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi di hari raya. Pihak-pihak yang hadir juga tidak secara khusus membahas angket DPRD Sulsel.

“Tidak ada intervensi, tidak ada sama sekali. Pak JK juga tidak pernah singgung angket. Hanya pimpinan (DPRD) yang sempat menyinggung sebagai bentuk pengawasan,” kata Kadir di Makassar, Senin (12/8).

1. Jusuf Kalla hanya ingatkan soal harmonisasi pemerintahan

Dok. IDN Times/Istimewa

Ketua DPRD Sulsel HM Roem mengatakan hal senada dengan Kadir Halid. Menurut dia, Jusuf Kalla tidak pernah secara langsung menyinggung soal hak angket. Dalam pengarahannya, Kalla hanya mengingatkan soal perlunya harmonisasi dan kerja sama yang baik antara pemerintahan daerah. Dalam hal ini di tingkat provinsi, berarti gubernur dan DPRD.

Kalla, kata Roem, juga mengingatkan bahwa provinsi Sulsel mesti sigap menghadapi tantangan zaman. Apalagi perekonomian di daerah sekitar, yakni wilayah Timur Indonesia, rata-rata mulai sudah bertumbuh pesat.

“Saya kira selain sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga orang tua kita. Itulah mengapa beliau mengingatkan. Saya juga menyampaikan bahwa hak angket itu adalah bagian dari pengawasan Dewan, diatur juga di undang-undang,” ucap Roem.

2. Panitia Angket rumuskan kesimpulan hasil penyelidikan

IDN Times/Aan Pranata

Usai merampungkan pemeriksaan terhadap 40-an pihak terkait, Panitia Angket kini berfokus menyusun laporan hasil penyelidikan. Sebelum dirampungkan, setiap dari 20 anggota Panitia akan dimintai usulan dan pendapat lewat rapat internal. Hasil akhirnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi.

Kadir mengatakan, rapat penyusunan laporan digelar secara maraton, sejak Senin (12/8) hingga Kamis (15/8). Jika sesuai agenda, hasil penyelidikan akan diserahkan kepada Pimpinan DPRD pada Jumat (16/8), untuk dibawa ke sidang paripurna.

“Seperti apa kesimpulan dan rekomendasinya, untuk saat ini belum bisa kita ungkap. Karena masih ada rapat sampai hari Kamis,” katanya.

3. Rekomendasi angket diprediksi tak sampai pemakzulan

IDN Times/Aan Pranata

Sebelumnya diberitakan, Panitia Angket membuka peluang terhadap beberapa bentuk rekomendasi akhir. Misalnya, jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana, DPRD bisa menyeret Gubernur Nurdin ke aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Rekomendasi juga bisa berbentuk hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gubernur maupun Wakil Gubernur dari jabatannya.

Ketua Fraksi PDIP Sulsel Alimuddin memprediksi angket DPRD tidak akan berujung pemakzulan. Menurut dia, di sepanjang agenda pemeriksaan, Panitia Angket tidak menemukan pelanggaran Gubernur Nurdin yang berupa kebijakan yang meresahkan masyarakat luas. Adapun beberapa pelanggaran bersifat administratif dinilai telah tuntas karena sudah dilakukan evaluasi oleh lembaga berwenang.

"Dalam rapat-rapat angket tidak ada terungkap pelanggaran terkait pidana. Jadi (pemakzulan) jauh sekali, karena tidak ada kebijakan yang melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat," kata Alimuddin saat dihubungi IDN Times di Makassar, Selasa (6/8).

"Tidak pernah ada dalam sejarah pemakzulan karena terkait administrasi negara. Jadi jauh sekali," kata dia.