IDI Makassar Berang ke Pj Wali Kota soal Pelonggaran Kegiatan
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin (kanan) memantau simulasi pembatasan pergerakan lintas daerah di perbatasan Makassar-Gowa di Jalan Sultan Alauddin, Minggu (12/7/2020). Humas Pemkot Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar menyoroti kebijakan Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin yang memberikan kelonggaran aktivitas masyarakat di tengah pandemik COVID-19.
Pelonggaran kegiatan dilakukan Rudy dengan menerbitkan surat edaran yang membolehkan aktivitas usaha beroperasi sampai pukul 22.00 WITA dari sebelumnya hanya hingga pukul 19.00 WITA.
Keputusan itu sesuai Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor: 448.01/11/S.Edar/Kesbangpol/I/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Aturan ini berlaku, Selasa, 12 Januari hingga 26 Januari 2021.
Dewan Pertimbangan IDI Makassar, Prof Idrus Andi Paturusi sangat menyesalkan keputusan ini. "Apa yang diambil Pj Wali Kota Makassar sangat kontra dengan kondisi di lapangan. Di tengah peningkatan pasien positif justru memberikan kelonggaran beraktivitas," kata Idrus dalam rilisnya, Selasa (12/1/2021).
1. Kasus sempat meningkat sejak awal Januari 2021
Tim gabungan melakukan pengawasan di salah satu mal di Makassar. Humas Pemkot MakassarIdrus menyebut, sejak awal tahun 2021 terus terjadi peningkatan angka positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan Makassar sebagai episentrumnya. IDI mencatat, peningkatan dimulai per 1 Januari dengan total 550 kasus, 2 Januari menjadi 590 kasus, 3 Januari 595 kasus, lalu pada 4 Januari, kasus sempat turun ke angka 510. Kemudian bertambah pada 5 Januari menjadi 639 kasus, 6 Januari kasus turun lagi menjadi 463.
Kemudian meningkat lagi pada 7 Januari menjadi 366, 8 Januari 588, turun lagi pada 9 Januari menjadi 580, 10 Januari 585, dan 11 Januari mencapai 616.
Menurut Idrus, peningkatan kasus di Sulsel, khususnya di Makassar harusnya menjadi perhatian serius pemerintah. "Kita melihat data, baik peningkatan kasus baru maupun kematian dan penggunaan rumah sakit maka agak membingungkan isi surat edaran wali kota di atas," ungkap Idrus.
Idrus menyebut, kasus COVID-19 telah merenggut nyawa 1 lagi dokter di Makassar pada 11 Januari kemarin. Sementara pekan lalu, 3 orang profesor di Makassar juga meninggal dunia. Selain itu, kata dia, rumah sakit dan hotel isolasi mandiri juga sudah penuh. Idrus menegaskan, IDI Makassar sudah mengingatkan pemerintah, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.
"Yang ditakutkan kalau dokter bersama tenaga kesehatan sudah berjatuhan maka pelayanan bisa lumpuh. Kebijakan Pj Wali Kota Makassar ini juga sangat bertentangan dengan imbauan IDI untuk senantiasa tidak menganggap remeh pandemik COVID-19," ucap Idrus.
2. IDI sebut penyebaran meningkat karena klaster pilkada dan libur tahun baru
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengecek TPS di Makassar, Selasa (8/12/2020). Humas Pemkot MakassarTerpisah, Ketua IDI Makassar dr Siswanto Wahab mengatakan, Makassar masih masuk dalam zona merah penyebaran virus. Sehingga kebijakan pelonggaran aktivitas bisnis, perkantoran, sosial, dan pendidikan dianggap perlu diperketat kembali. "Saat ini tingkat penyebarannya lebih massif akibat klaster pilkada dan klaster liburan akhir tahun dari awal penyebaran virus corona," ujar Siswanto.
Apalagi saat ini, katanya, tingkat penularan virus kembali melonjak dan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan juga semakin banyak. Belum lagi adanya varian baru virus corona atau SARS-CoV-2 yang ditemukan di Inggris dianggap lebih cepat menular. Menurutnya, penularan varian baru virus corona B117 ini, bisa mencapai 70 persen lebih berbahaya.
"Okupansi ruang isolasi di Makassar sudah di atas 85 persen dan ICU di atas 80 persen. Daerah-daerah lain juga sama saja, pasien terus bertambah, penularannya tinggi," ungkap Siswanto.
Baca Juga: IDI Makassar Jelaskan soal Hasil Rapid Test Positif dan Negatif Palsu
3. IDI Makassar telah mengingatkan pemerintah persoalan peningkatan kasus COVID-19
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengecek TPS di Makassar, Selasa (8/12/2020). Humas Pemkot MakassarSecara umum dijelaskan Siswanto, tingginya penularan COVID-19 di Indonesia bisa dilihat dari data awal tahun yang kembali memecahkan rekor positivity rate mencapai 36,6 persen. Kemudian, data harian positivity rate Indonesia, kata dia, sudah lima kali jauh lebih tinggi dari ambang maksimal yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen.
Di Makassar, lanjut Siswanto, pihaknya sudah mengingatkan pemerintah tentang persoalan peningkatan kasus corona. Termasuk masalah peningkatan kasus yang melonjak tajam dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
"Sejak awal tahun hingga saat ini jika dirata-ratakan 500-an kasus yang terpapar COVID-19 setiap hari di Sulsel. Dimana Makassar sebagai pusat episentrumnya," tegasnya.
Baca Juga: IDI Makassar Kembali Berduka, Dua Dokter Meninggal karena COVID-19
