71 Persen SPPG di Sulsel Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
- Sebanyak 585 dari 824 SPPG di Sulawesi Selatan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sementara 239 lainnya masih dalam proses pemenuhan sertifikasi.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan percepatan sertifikasi SLHS sebagai komitmen menjaga standar kesehatan dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
- Rapat koordinasi juga membahas peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaksana program untuk memastikan perlindungan tenaga kerja di lapangan.
Makassar, IDN Times – Sebanyak 585 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jumlah tersebut setara 71 persen dari total 824 SPPG yang saat ini beroperasi di Sulawesi Selatan dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, sebanyak 239 SPPG lainnya atau 29 persen masih dalam proses pemenuhan sertifikasi. Percepatan penerbitan SLHS tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perolehan SLHS dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Hotel The Rinra Makassar, Selasa (12/5/2026).
1. Sebanyak 239 SPPG masih dalam proses sertifikasi
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional, Ranto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan progres percepatan pemenuhan standar keamanan pangan di Sulawesi Selatan terus berjalan. Menurutnya, proses tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan pemangku kepentingan terkait.
Ranto menyebut pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi bersama seluruh kepala dinas kesehatan di Sulawesi Selatan. Fokus utama pembahasan yakni mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan, termasuk percepatan penerbitan SLHS bagi SPPG yang belum tersertifikasi.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi bersama seluruh kepala dinas kesehatan untuk mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan, termasuk percepatan penerbitan SLHS. Saat ini capaian Sulsel sudah mencapai 71 persen dan sisanya masih dalam proses percepatan,” kata Ranto saat memberikan keterangan dalam rapat.
Rapat koordinasi tersebut diikuti kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, pengelola SPPG, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait program pemenuhan gizi di Sulawesi Selatan. Agenda itu menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis di daerah.
2. Pemprov Sulsel dorong seluruh SPPG penuhi standar keamanan pangan
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang menjadi pembicara kunci dalam kegiatan tersebut mengatakan percepatan SLHS bukan sekadar persoalan administrasi. Ia menilai sertifikasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan setiap layanan pangan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan.
Menurut Jufri, percepatan SLHS membutuhkan koordinasi lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Lingkungan Hidup, pengelola SPPG, hingga pemerintah kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas layanan pangan tetap terjaga bagi penerima manfaat MBG, khususnya anak-anak.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan apresiasi kepada BGN yang menginisiasi kegiatan ini karena menyentuh dua aspek mendasar dalam pelayanan publik, yakni jaminan mutu layanan pangan dan perlindungan bagi para pelaksana di lapangan,” ujar Jufri Rahman saat menyampaikan sambutan dalam rapat koordinasi tersebut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, juga terus mendorong seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan sebagai bagian dari penguatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas nasional.
3. Rapat koordinasi juga bahas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Selain percepatan penerbitan SLHS, rapat koordinasi tersebut juga membahas peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaksana program di lapangan. Perlindungan tenaga kerja dinilai penting agar para petugas yang terlibat dalam distribusi dan pelayanan makanan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jufri mengatakan perlindungan bagi pelaksana program menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh keamanan pangan, tetapi juga kesiapan dan perlindungan tenaga kerja di lapangan.
“Semoga percepatan perolehan SLHS dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” imbuhnya.
