Wagub Sulsel: SK Pokja Tak Serta Merta Sebabkan Serapan APBD Rendah
Makassar, IDN Times - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membantah soal realisasi anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2019 rendah karena surat keputusan (SK) pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa. SK Pokja ini ditandatangani oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, bukan Gubernur Nurdin Abdullah.
Dia menyebutkan bahwa SK tersebut keluar melalui sistem yang didorong oleh Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Harus dipahami ada sistem baru didalamnya tak bisa kita serta merta menyebutkan itu penyebabnya penyerapan rendah,” tegas Andi Sudirman.
1. SK Pokja merupakan hasil Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa SK yang dikeluarkan itu hasil Korsupgah KPK yang kemudian dibuatkan tim Pokja. Tim Pokja ini beranggotakan 30 orang dengan dasar hukum SK bernomor 024.3-215 tertanggal 1 Februari 2019.
“Kalau SK saya buat untuk memenangkan satu orang, itu dampaknya ke saya. Tapi ini dalam tim yang buat,” ucap Andi Sudirman.
2. Wagub Sulsel: kami punya otonomi sendiri
Andi Sudirman juga menegaskan, pemerintah Sulsel memiliki otonomi sendiri meski jalannya roda pemerintahan diatur peraturan. Dengan demikian, persoalan itu tidak bisa dimasukkan ke unsur pidana. “Tidak bisa masuk ke unsur pidana,” ucap dia.
Tak hanya itu, Andi juga mengomentari Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang diperiksa oleh Pansus Angket DPRD Sulsel. Menurut dia, ASN yang diperiksa mereka profesional dalam bekerja.
Namun ia menyarankan agar pernyataan yang dikeluarkan juga harus pada tempatnya. “Kalau sistem tetap berjalan tidak ada persoalan,” tambahnya.
3. Belum berencana melakukan perombakan OPD
Hingga kini pemerintah Sulsel belum berencana merombak organisasi perangkat daerah (OPD), meski ada beberapa yang bermasalah. “Masih dilihat sama Pak Gubernur soal perombakan OPD,” tutur Andi Sudirman.
Kasus angket di DPRD Sulsel masih terus bergulir mulai staf khusus gubernur, wakil gubernur, hingga pejabat dipanggil menjalani pemeriksaan. Karena diduga terjadi dualisme dalam sistem pemerintahan di Sulsel.
