BEM FKM Kritik Dugaan Politik Praktis Rektor Unhas
- BEM FKM Unhas mengunggah foto Prof JJ dengan caption menyinggung politik praktis dan surat pernyataan komitmen terhadap partai politik.
- Humas Unhas menyatakan surat tersebut palsu, tidak mencantumkan nama partai politik, dan menegaskan rekam jejak Prof JJ yang netral.
- Unhas mengimbau agar tahapan pemilihan Rektor diserahkan ke MWA dan menolak upaya provokasi serta kampanye negatif dalam kehidupan kampus.
Makassar, IDN Times - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Jamaluddin Jompa, mendapat sorotan tajam setelah diduga melakukan politik praktis dalam pencalonannya sebagai pimpinan tertinggi Kampus Merah. Dugaan itu mencuat setelah beredar unggahan akun Instagram salah satu organisasi internal, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas.
Dalam unggahannya pada Jumat (12/12/2025), BEM FKM Unhas menayangkan desain poster digital dengan foto yang tampak seperti wajah Prof Jamaluddin pada salindia (slide) pertama. Di atas foto itu tertulis “Netralitas Politik Dalam Pendidikan Tinggi, Rektor Tidak Boleh Berpolitik,".
1. Diunggah akun instagram BEM FKM Unhas
BEM FKM Unhas menyinggung Prof JJ-sapan akrab Rektor Unhas, bahwa perbuatannya melakukan dugaan politik praktis dapat menggerus kepercayaan publik terhadap integritas kampus dan merupakan pelanggaran etika jabatan.
"Seluruh regulasi ini memperlihatkan satu garis merah yang konsisten. Negara menuntut agar Pendidikan Tinggi tetap steril dari Intervensi Politik Praktis. Secara akademik alasan ini sangat jelas keterlibatan politik Rektor akan mengganggu kebebasan keilmuan, merusak suasana Ilmiah yang inklusif, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kualitas dan objektivitas Universitas. Secara kelembagaan hal itu beresiko menimbulkan konflik Kepentingan, Polarisasi Internal, dan tekanan politik terhadap civitas akademika. Secara hukum tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap tata kelola, etika jabatan, dan disiplin ASN,” tulis caption dalam akun tersebut.
Sementara pada unggahan slide keempat atau terakhir, terdapat surat pernyataan dan komitmen yang diduga ditandatangani langsung oleh Prof JJ di atas materai. Adapun isi surat pernyataan itu yakni:
"Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc."
"Dengan ini menyatakan bahwa, jika saya terpilih jadi Rektor Unhas Periode 2022-2026 maka saya berkomintmen untuk membantu Kepentingan PDI Perjuangan di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya di Dunia Kampus," bunyi poin 2 yang terlihat dalam surat itu.
2. Humas Unhas sebut surat tersebut palsu
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Universitas Hasanuddin, Ishaq Rahman, menyatakan surat yang diunggah akun instagram BEM FKM Unhas adalah hoaks atau tidak benar.
"Dengan ini ditegaskan bahwa Pakta Integritas yang telah disebar ke berbagai media adalah palsu," ucap Ishaq dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).
Ishaq menyatakan, beredarnya pakta integritas Prof. JJ di pemilihan Rektor Unhas 2022 yang disebutnya dipalsukan oleh oknum tertentu, bertujuan untuk menciderai nama baik Rektor Unhas.
"Pakta Integritas yang digunakan dan disepakati antara Prof. JJ dengan salah satu penentu suara dalam pemilihan Rektor Unhas periode 2022-2026, sama sekali tidak menyebutkan partai Politik mana pun, juga tidak menyebutkan nama siapa pun," tegasnya.
Ishaq menyatakan, pakta integritas sebagaimana terlampir yang disepakati dan ditandatangani Prof. JJ bersifat normatif dan semata ditujukan untuk menjaga relasi antara rektor Unhas terpilih dengan pemerintah pusat agar kebijakan nasional yang dijalankan pemerintah didukung sepenuhnya oleh kebijakan Rektor Unhas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jejak rekam Prof. JJ sebagai Rektor Unhas selama memimpin membuktikan ketidakberpihakan ke partai politik manapun," bebernya.
3. Klarifikasi soal pakta integritas Prof JJ
Bahkan dalam situasi negara dalam keadaan genting menjelang Pilpres 2024, kata Ishaq, rektor mengeluarkan maklumat tertanggal 2 Februari 2024 berisi himbauan kepada seluruh elemen bangsa agar menghargai perbedaan pendapat dan pilihan politik.
"Menghindari kampanye hitam dan tidak menyebar berita hoaks yang dapat mengganggu kelancaran Pilpres 2024," ujarnya.
Kemudian, sebagai tuan rumah pertemuan Forum Rektor Indonesia tanggal 5 Februari 2024, Rektor Unhas menjadi salah satu konseptor lahirnya seruan pemilu damai Forum Rektor Indonesia yang berisi imbauan agar segenap komponen bangsa mensukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai.
"Menolak segala provokasi dan menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian serta menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai hati nurani dan tidak golput," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ishaq menjelaskan, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang mengatakan kampanye pemilu diperbolehkan dilakukan di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah pada tanggal 15 Agustus 2023.
Rektor Unhas mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 36/UN.4.1/2023 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam lingkup Unhas, serta pembentukan Satgas Kampanye melalui Keputusan Rektor Unhas Nomor 11179/UN4.1/KEP/2023.
"Peraturan Rektor Unhas tersebut memberi penegasan dan jaminan kepada semua calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye di lingkup Universitas Hasanuddin," jelasnya.
Selanjutnya, kata Ishaq, Rektor Unhas memiliki hubungan emosional yang sangat baik dengan Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan periode 2014-2019. Di berbagai kesempatan JK berkesempatan mengunjungi Unhas. Pertama pada tanggal 2 September 2024 saat JK menjadi pembicara kunci Seminar Internasional “4 Etos 4 Jusuf, Prinsip dan karakter Bugis-Makassar.
"Kedua, JK berkenan membawakan Orasi Ilmiah dihadapan ribuan mahasiswa Unhas saat acara wisuda pada tanggal 3 Juni 2025. Pada saat itu, JK memberikan wejangan ke seluruh wisudawan mengenai tantangan dunia kerja yang saat ini sangat kompetitif," ungkapnya.
4. Unhas imbau semua pihak agar tidak melakukan upaya-upaya provokasi
Di sebuah kesempatan langka, pada tanggal 17 September 2024, JK mengajak Rektor Unhas untuk mendampingi beliau melakukan lawatan ke Kuala Lumpur dan bertemu dengan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar dalam rangka memperkuat Hubungan Serumpun Indonesia-Malaysia.
"Pada lawatan tersebut, JK hanya didampingi oleh orang-orang dekat beliau. Salah satunya adalah Rektor Unhas," ucapnya.
Dengan demikian, Unhas ingin mengajak semua pihak agar hendaknya menghargai keseluruhan tahapan pemilihan Rektor Unhas yang telah ditetapkan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan dan berkeadaban.
Menurutnya, penjaringan suara senat akademik telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan keunggulan perolehan suara oleh Prof. Jamaluddin Jompa dengan total 74 suara (80%).
"Kami menghimbau agar tahapan pemilihan Rektor diserahkan ke Majelis Mali Amanat (MWA) dan menghimbau semua pihak agar tidak melakukan upaya-upaya provokasi, kampanye negatif yang dapat mengganggu ketenteraman kehidupan kampus," tuturnya.
Dia menambahkan, siapa pun yang terpilih sebagai Rektor Unhas di MWA adalah yang terbaik. "Kita wajib mendukung dan memberi kesempatan agar prestasi demi prestasi yang telah dicapai Prof. JJ selama periode pertama dapat dilanjutkan," tandasnya.
6. BEM FKM Unhas kritik independensi akademik
Presiden BEM FKM Unhas, Ulil Abshar Nurman, kepada IDN Times, menjelaskan, pihaknya yakin pakta integritas yang mereka unggah di Instagram merupakan salinan surat asli yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, Ulil menyebut bukan BEM FKM yang semestinya menjelaskan.
"Terkait legalitas surat menurut kami ada yang punya kewenangan tersendiri terkait hal itu," kata Ulil, Senin (15/12/2025).
Menurut Ulil, substansi dari kiritik yang disampaikan BEM FKM Unhas ialah mendorong netralitas kampus agar tidak cawe-cawe dalam geliat politik praktis. "(Kampus) Pendidikan hari ini seharusnya tetap berada pada independensinya," tambahnya.
Lebih jauh, jelas Ulil, dunia akademik harus memberi jaminan lingkungan belajar yang bebas dari intimidasi politik, tekanan kekuasaan, dan pengaruh eksternal lain yang dapat menghambat otonomi akademik.
