Kepala Daerah se-Sulsel Bahas Penanganan Inflasi Bersama Mendagri
Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (11/9/2023). Dok. Humas Pemprov Sulsel
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pada pekan kedua bertugas, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Pj Gubernur Sulsel), Bahtiar Baharuddin, mengumpulkan para bupati dan wali kota. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (11/9/2023).
Mereka mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual. Dalam arahannya, Tito menyebut inflasi secara nasional cukup terkendali. Pada Bulan Agustus 2023, tercatat inflasi 3,27 persen.
Tito juga meminta agar kepala daerah bersama Tim Penggerak PKK mengampanyekan Setop Boros Pangan, secara massif. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang boros pangan.
"Inflasi bisa kita imbangi dengan gerakan pangan, memperkuat cadangan stok beras pemerintah. Kita bisa lakukan intervensi, agar kenaikan harga beras tidak membebani masyarakat," kata Tito.
1. Pengendalian inflasi Sulsel cukup baik
Ilustrasi inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)Dalam kesempatan itu, Bahtiar mengatakan bahwa pengendalian inflasi di Sulsel merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kinerja seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, dan semua stakeholder lainnya.
Dia memaparkan, selama triwulan dua tahun 2023, perekonomian Sulsel mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp165,05 triliun. Inflasi Sulsel pada Bulan Agustus 2023 tercatat sebesar 3,53 persen, sementara inflasi nasional 3,27 persen.
"Deflasi tertinggi di Kota Palopo -0,23 persen, dan deflasi terendah di Kabupaten Bulukumba -0,04 persen," kata Bahtiar.
2. Bahtiar imbau kepala daerah turun langsung cek harga kebutuhan pokok
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (11/9/2023). Dok. Humas Pemprov SulselBahtiar pun mengimbau para kepala daerah agar turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok dan serius melakukan penanganan inflasi. Dia juga meminta mereka agar mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan mereka menanam komoditi pemicu inflasi, seperti cabe rawit.
Bahtiar menyebutkan ada lima hal yang perlu dilaksanakan pemerintah daerah untuk penanganan inflasi. Di antarnya yaitu memperbanyak kegiatan pasar murah, mengoptimalkan belanja APBD, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, mulai melakukan gerakan pangan murah, dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
Sejak awal, Bahtiar memang mengungkapkan bahwa salah satu tugas prioritas yang diamanatkan oleh Mendagri adalah penanganan inflasi. Apalagi, El Nino dikhawatirkan lebih memicu terjadinya inflasi, khususnya terhadap pangan.
Baca Juga: Bahtiar Beberkan 3 Masalah Prioritas di Sulsel Ditangani Pj Gubernur
3. Beras jadi salah satu penyumbang inflasi
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. IDN Times/Asrhawi MuinSementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengamini bahwa inflasi khususnya di sektor pangan berpotensi terjadi sebagai dampak dari El Nino. Di wilayahnya, panen baru saja tiba dan sedang berlangsung di bulan September ini
Namun menurut Indah, pemerintah harus mengantisipasi dampak El Nino dari sekarang, terutama untuk produksi tanaman pangan. Salah satu tanaman pangan yang paling mendapatkan atensi pemerintah yaitu komoditi beras.
"Karena kita tadi rapat inflasi memang kita lihat inflasi yang paling banyak menyumbang hari ini yaitu beras. Karena itu tadi, dampak El Ninonya sudah mulai berasa," kata Indah.
Baca Juga: Inflasi Makassar Terkendali di Bawah 4 Persen, Danny: Sesuai Target
