Wakil Ketua PWNU Jateng Tolak Politik Paket di Muktamar ke-35 NU
- Wakil Ketua PWNU Jateng Gus Zaki menolak politik paket calon Ketua Umum dan Rais Aam menjelang Muktamar ke-35 NU, demi menjaga kedaulatan mekanisme organisasi.
- Gus Zaki menegaskan pencalonan Gus Rozin sebagai Ketua Umum PBNU tidak dipasangkan dengan calon Rais Aam tertentu; silaturahmi ke daerah disebut sebagai penjaringan aspirasi.
- Ia menyatakan peserta Muktamar berhak menentukan kepemimpinan NU, bukan dukungan eksternal atau pemerintah, sambil meminta fokus pada gagasan, rekam jejak, dan aspirasi daerah.
Makassar, IDN Times - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki meminta dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35 tetap berjalan sesuai mekanisme dan kedaulatan organisasi. Ia menilai berbagai spekulasi mengenai paket calon Ketua Umum dan Rais Aam tidak boleh menggeser substansi utama Muktamar.
Menurut Gus Zaki, kepemimpinan Nahdlatul Ulama harus lahir dari proses organisasi dan aspirasi peserta Muktamar. Ia juga menegaskan pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum PBNU tidak dipaketkan dengan calon Rais Aam tertentu.
1. Muktamar jangan dikunci dengan paket kepemimpinan
ilustrasi organisasi Nahdlatul Ulama, NU (unsplash.com/Mufid Majnun) Dalam keterangan persnya, Gus Zaki mengatakan Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi. Karena itu, pilihan mengenai kepemimpinan NU harus diserahkan kepada mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar.
“Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu, pilihan kepemimpinan NU harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar. Jangan sampai kepemimpinan NU sudah dikunci dalam paket-paket tertentu sebelum Muktamar berlangsung,” ujar Gus Zaki, Rabu (19/8/2026).
Ia menegaskan Gus Rozin tidak memiliki paket dengan calon Rais Aam mana pun. Menurutnya, Gus Rozin telah lama berkhidmah di NU dan menjalani proses organisasi dengan bersilaturahmi ke PWNU serta PCNU di berbagai daerah.
“Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun. Beliau telah lama berkhidmah dan berproses dalam organisasi NU, bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU di berbagai daerah, mendengarkan aspirasi para kiai dan pengurus, serta menyampaikan gagasan tentang masa depan NU,” katanya.
2. Gus Zaki minta jangan terjebak politik paket
Pertemuan Gus Rozin dengan PWNU dan PCNU di Gorontalo 11 Agustus 2026. (IDN Times/Dok Pribadi) Menurut Gus Zaki, silaturahmi dan penjaringan aspirasi harus dibedakan dari pembentukan paket kepemimpinan. Pertemuan dengan PWNU, PCNU, pesantren, dan para kiai di berbagai daerah disebut sebagai bagian dari proses organisasi.
“Jangan setiap pertemuan dengan pengurus NU kemudian diterjemahkan sebagai paket politik. Silaturahmi itu bagian dari tradisi organisasi NU. Dari situlah seorang kandidat mendengarkan aspirasi daerah dan memahami persoalan yang dihadapi warga NU,” ujarnya.
Ia menilai isu mengenai siapa dipaketkan dengan siapa justru berpotensi mengerdilkan substansi Muktamar. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah siapa yang memiliki mandat untuk menentukan masa depan Nahdlatul Ulama.
“Kita jangan terjebak pada politik paket. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang berhak menentukan masa depan NU. Jawabannya adalah organisasi melalui mekanisme Muktamar,” tegasnya.
Karena itu, Gus Zaki meminta konfigurasi kepemimpinan NU tidak dikunci sebelum forum Muktamar berlangsung. Ia menyebut siapa yang menjadi Ketua Umum, Rais Aam, maupun konfigurasi kepemimpinan lainnya merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati prosesnya.
3. Gus Rozin disebut lahir dari proses organisasi
Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, saat bersilaturahmi bersama jajaran PWNU dan PCNU dari tiga wilayah di kawasan Sulawesi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (8/8/2026). (Dok. Istimewa) Gus Zaki mengatakan pencalonan Gus Rozin sebaiknya dilihat dari proses organisasi dan rekam jejaknya, bukan dari label dukungan yang dilekatkan kepadanya. Ia menyebut perjalanan Gus Rozin ke berbagai daerah merupakan bagian dari proses silaturahmi dan dialog dengan struktur NU di tingkat wilayah maupun cabang.
“Gus Rozin lahir dari proses organisasi. Ia datang ke berbagai daerah, bertemu para kiai dan pengurus, mendengarkan aspirasi PWNU dan PCNU, kemudian menawarkan gagasan berdasarkan apa yang ditemukan dalam perjalanan tersebut,” ujarnya.
Ia juga meminta pencalonan Gus Rozin dikembalikan kepada proses Muktamar apabila muncul pertanyaan mengenai dukungan pihak tertentu di luar organisasi. Menurutnya, keputusan mengenai kepemimpinan NU tetap berada di tangan peserta Muktamar.
“Gus Rozin adalah kader NU yang mencalonkan diri melalui proses organisasi. Yang menentukan adalah Muktamar, bukan label dukungan dari luar,” katanya.
Gus Zaki menambahkan bahwa hubungan NU dengan pemerintah juga harus ditempatkan dalam kerangka kemitraan strategis. Namun, kerja sama tersebut tidak berarti pemerintah menentukan kepemimpinan internal NU.
“Pemerintah adalah mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan. Tetapi pilihan kepemimpinan NU adalah urusan internal organisasi. Karena itu, kita harus bisa membedakan antara kemitraan NU dengan pemerintah dan kedaulatan organisasi dalam menentukan kepemimpinannya,” jelasnya.
Ia berharap seluruh dinamika menjelang Muktamar ke-35 tidak berkembang menjadi pertarungan antarlabel, figur, maupun kelompok. Menurutnya, forum Muktamar harus menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi berbagai daerah dan menentukan masa depan NU secara bersama-sama.
“Kita ingin Muktamar menjadi forum yang berdaulat, bermartabat, dan benar-benar menjadi ruang bagi peserta Muktamar untuk menentukan masa depan NU. Bukan ditentukan oleh paket yang sudah jadi sebelumnya,” ujarnya.
Gus Zaki mengajak seluruh pihak mengutamakan gagasan, rekam jejak, aspirasi daerah, dan masa depan organisasi menjelang Muktamar. Ia berharap NU ke depan semakin mandiri, kuat, bermartabat, dekat dengan jamaah, serta mampu menjalankan khidmahnya bagi umat dan bangsa.
