Rumah Sakit Haji Usulkan Anggaran Rp200 Juta untuk Beli 14 Komputer

Tak hanya komputer saja, menurut Haris, pihaknya juga bakal mengusulkan pembayaran lahan di area Rumah Sakit Haji sebesar Rp18 miliar. Lahan tersebut diketahui adalah milik dari dinas peternakan Sulsel yang statusnya telah berkekuatan hukum atau inkrah.

“Kita ingin perluas rumah sakit ini, dan lahan itu tinggal dibayar saja. Jadi kalau sudah ada perintah untuk pengusulan kami akan masukkan semuanya,” ucap Haris

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sulsel, Andi Arwin Azis mengungkapkan APBD-P ditargetkan rampung awal September 2019.

Akan tetapi ia mengaku masih menunggu usulan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Karena sesuai aturan APBD-P harus tuntas dalam jangka waktu tiga bulan.

“Sebelum tahun anggaran berakhir, APBD-P harus tuntas. Kalau kita tidak serahkan secepatnya maka itu bisa mulur pengesahannya di dewan,” tutur Andi Arwin.

Dia menyebutkan bahwa akhir Juli atau awal Agustus semua usulan dari OPD harus diserahkan ke dewan. Kemudian dibahas oleh badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.

“Setidaknya bisa selesai pembahasan anggaran, sebelum pelantikan anggota dewan baru pada September,” ucap Andi Arwin. “Yang kita hindari itu pembahasan APBD-P oleh dewan baru,” lanjut dia.