Rumah Sakit Haji Usulkan Anggaran Rp200 Juta untuk Beli 14 Komputer
Makassar, IDN Times - Rumah Sakit Haji Kota Makassar bakal mengusulkan pengadaan 14 unit komputer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sulawesi Selatan tahun 2019. Dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp200 juta.
Direktur Rumah Sakit Haji, Haris Nawawi mengatakan bahwa komputer yang dibutuhkan tersebut memiliki software khusus. Sehingga bisa terintegrasi dengan aplikasi yang ada di rumah sakit tersebut. “Komputer itu untuk pasien BPJS, jadi tidak perlu antre lagi cukup mendaftar lewat smartphone saja,” kata Haris, Rabu (24/7).
1. RS Haji juga mengusulkan pembayaran lahan sebesar Rp18 miliar
pixabay.com Tak hanya komputer saja, menurut Haris, pihaknya juga bakal mengusulkan pembayaran lahan di area Rumah Sakit Haji sebesar Rp18 miliar. Lahan tersebut diketahui adalah milik dari dinas peternakan Sulsel yang statusnya telah berkekuatan hukum atau inkrah.
“Kita ingin perluas rumah sakit ini, dan lahan itu tinggal dibayar saja. Jadi kalau sudah ada perintah untuk pengusulan kami akan masukkan semuanya,” ucap Haris
2. Pembahasan APBD-P ditarget rampung September 2019
IDN Times/Abdurrahman Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sulsel, Andi Arwin Azis mengungkapkan APBD-P ditargetkan rampung awal September 2019.
Akan tetapi ia mengaku masih menunggu usulan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Karena sesuai aturan APBD-P harus tuntas dalam jangka waktu tiga bulan.
“Sebelum tahun anggaran berakhir, APBD-P harus tuntas. Kalau kita tidak serahkan secepatnya maka itu bisa mulur pengesahannya di dewan,” tutur Andi Arwin.
3. Pemprov berharap pembahasan anggaran selesai sebelum pelantikan anggota dewan baru
IDN Times/Aan Pranata Dia menyebutkan bahwa akhir Juli atau awal Agustus semua usulan dari OPD harus diserahkan ke dewan. Kemudian dibahas oleh badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
“Setidaknya bisa selesai pembahasan anggaran, sebelum pelantikan anggota dewan baru pada September,” ucap Andi Arwin. “Yang kita hindari itu pembahasan APBD-P oleh dewan baru,” lanjut dia.
