Makassar, IDN Times - Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga November 2025 baru mencapai 61,09 persen. Angka tersebut menunjukkan serapan belanja masih tertinggal sementara tahun anggaran segera berakhir.
Data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel menunjukkan total belanja pada APBD Perubahan 2025 sebesar Rp10,3 triliun. Hingga saat ini, realisasinya baru Rp6,3 triliun.
Kepala BKAD Sulsel, Reza Faisal Saleh, menuturkan capaian belanja bergantung pada pencairan kegiatan. Banyak pekerjaan fisik masih berada pada tahap awal sehingga belum bisa diajukan untuk pembayaran. Sejumlah proyek bahkan baru berkontrak akhir tahun ini.
Reza menguraikan tren pengajuan pencairan biasanya meningkat pada triwulan terakhir. Banyak pekerjaan rampung pada akhir tahun sehingga pengajuan pembayaran juga tertumpuk.
"Pekerjaan baru selesai dan baru juga mengajukan pencairan. Biasanya memang di akhir tahun capaian itu melonjak," katanya.
Dia menjelaskan prinsip pengadaan mewajibkan ketersediaan barang atau hasil pekerjaan sebelum diajukan untuk pencairan anggaran. Hal itu menggambarkan pola kerja yang membuat proses pembayaran sering bergeser ke akhir tahun.
Sejumlah proyek strategis menjadi perhatian. Paket multiyears senilai Rp3,7 triliun justru baru memasuki tahap kontrak pada penghujung tahun. Proyek ini diperkenalkan dan diluncurkan oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada rapat paripurna DPRD dalam rangka Hari Jadi ke-356 Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur pada 19 Oktober 2025.
Dari keseluruhan anggaran, porsi terbesar sekitar Rp2,5 triliun ditujukan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi. Pemerintah provinsi juga menyiapkan Rp764 miliar guna membangun jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare. Selain itu, dialokasikan Rp500 miliar untuk menghadirkan dua Rumah Sakit Regional di wilayah Luwu Raya serta di Kabupaten Gowa sebagai pusat layanan kesehatan wilayah selatan.
Reza menilai tambahan realisasi belanja bergantung pada perkembangan pekerjaan di lapangan. Setiap kemajuan fisik yang tercapai membuka ruang untuk diajukan sebagai pencairan anggaran.
"Kontraknya baru selesai diteken, tetapi peluang realisasi masih terbuka karena masih ada waktu hingga akhir Desember," katanya.
Selain proyek besar, peningkatan belanja juga berpotensi datang dari pembayaran gaji pegawai, TPP Desember, serta gaji bagi lebih dari 6.000 PPPK tahap II dan tenaga paruh waktu yang baru dikukuhkan pada November lalu. Bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota turut menambah realisasi.
BKAD menyampaikan adanya batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran langsung yang berakhir pada 22 Desember 2025. Ketentuan ini menjadi acuan OPD agar proses pencairan tidak menumpuk pada hari-hari terakhir penutupan anggaran.
"Untuk kontrak yang selesai pada Desember, kami tetap membuka ruang pencairan hingga akhir bulan," kata Reza.
Di sisi lain, pendapatan daerah sudah menyentuh 76,38 persen atau setara Rp7,9 triliun dari target Rp10,4 triliun. Pendapatan diperkirakan bertambah mengingat pencatatannya berlaku hingga 31 Desember 2025. Pajak daerah dan pelayanan di SAMSAT masih berjalan, begitu pula potensi transfer pusat yang belum masuk.
"Pendapatan masih berpeluang naik hingga 31 Desember. Layanan PKB, pajak daerah, dan SAMSAT tetap berjalan, sementara transfer pusat seperti DAU masih ada sebulan dan sejumlah reimbursement juga masih akan masuk," kata Reza.