Ratusan Kepsek Mundur di Sulsel, Ombudsman Minta Pemprov Transparan

Ismu menegaskan evaluasi terhadap ASN, ermasuk kepala sekolah, harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin, maka prosesnya harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan setiap proses berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum juga harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Apabila evaluasi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin, maka prosesnya harus dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum harus tetap dijaga," katanya.

Ombudsman pun membuka ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan. Lembaga tersebut juga mempersilakan masyarakat melapor jika menemukan dugaan maladministrasi dalam proses ini. 

"Kami mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki informasi terkait permasalahan ini untuk melapor kepada Ombudsman," kata Ismu. 

Ismu menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir untuk melapor karena Ombudsman memiliki mekanisme perlindungan terhadap identitas pelapor. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Identitas pelapor dapat dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan tanpa rasa takut," katanya. 

Selain meminta transparansi, Ombudsman menaruh perhatian pada dampak polemik tersebut terhadap sektor pendidikan di Sulsel. Ombudsman berharap pengunduran diri kepala sekolah tidak memengaruhi layanan pendidikan kepada masyarakat.

Ismu menyatakan sekolah saat ini sedang menghadapi tahapan penting dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Proses tersebut membutuhkan koordinasi serta kepemimpinan yang efektif di tingkat satuan pendidikan.

"Kami berharap permasalahan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar maupun pelaksanaan SPMB Tahun 2026," kata Ismu. 

Ombudsman mengingatkan proses belajar mengajar harus tetap berjalan normal di sekolah. Layanan pendidikan kepada masyarakat juga tidak boleh terganggu meski terjadi dinamika di tingkat manajemen sekolah.

"Sekolah harus tetap dapat memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada masyarakat, sehingga hak-hak peserta didik tetap terlindungi," kata Ismu.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel mengungkap pengunduran diri sebanyak 326 kepala sekolah berkaitan dengan temuan BPK mengenai dugaan penerimaan cashback dalam pengadaan buku yang bersumber dari Dana BOS. Temuan tersebut menjadi dasar pembahasan tindak lanjut oleh Disdik, BKD, serta Inspektorat.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, mengatakan pada tahap pertama terdapat 128 sekolah yang masuk dalam temuan BPK. Setelah itu, ditemukan lagi 198 kepala sekolah dengan kasus serupa pada tahap kedua.

Disdik menilai temuan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Namun, Iqbal menegaskan pihaknya tidak memaksa kepala sekolah untuk mengundurkan diri. Menurut dia, para kepala sekolah hanya diberikan pilihan setelah mendapat penjelasan mengenai konsekuensi dari masing-masing langkah yang dapat ditempuh.

"Kami harapkan kerelaan mereka mau mengundurkan diri atau tidak. Karena ini juga kami diberikan waktu oleh BPK untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan temuan-temuan ini," kata Iqbal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD Sulsel pada Jumat 12 Juni 2026 lalu.