PKB Sulsel Buka Ruang Diskusi soal Skema Pilkada Lewat DPRD

10 Jan 2026, 02:42 WIB

Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, memberi sambutan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (8/12/2025). IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya sih...

Dampak hukum bagi kepala daerah akibat tingginya biaya Pilkada
PKB buka ruang diskusi untuk skema Pilkada
Diskusi perlu terus dilanjutkan sebelum sistem Pilkada ditentukan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menimbulkan reaksi beragam dari partai politik. Di Sulawesi Selatan, isu ini juga menjadi perbincangan di kalangan pengurus dan kader partai.

Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan (Sulsel), Azhar Arsyad, menegaskan partainya telah lama mendiskusikan pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia. Menurut Azhar, pelaksanaan pilkada langsung menimbulkan sejumlah masalah.

"Situasi pilkada langsung sejak dilaksanakan sampai saat ini salah satu problem yang muncul adalah berbiaya tinggi atau high cost dan mulai tidak rasional alias brutal," kata Azhar kepada IDN Times, Jumat (9/1/2026).

1. Dampak hukum bagi kepala daerah akibat tingginya biaya Pilkada

Ilustrasi hukum (IDN Times/Rinda Faradilla)

Kemudian, kata Azhar, beberapa kepala daerah menghadapi persoalan hukum akibat tingginya biaya politik. Kondisi ini menurutnya menjadi salah satu dampak dari sistem pilkada langsung saat ini.

"Beberapa kepala daerah menghadapi persoalan hukum akibat dari biaya cost politik tinggi," katanya.

2. PKB buka ruang diskusi untuk skema Pilkada

Ilustrasi logo PKB. (Dok. PKB)

PKB Sulsel pun membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak untuk membahas skema pilkada ini. Partai ini menilai pembahasan bersama penting agar opsi yang muncul tetap berada dalam koridor konstitusional.

"Berdasarkan persoalan tersebut, PKB Sulsel membuka ruang diskusi kepada seluruh pihak terkait hal ini sehingga memunculkan skema yang masih dalam koridor konstitusional, pilkada kabupaten/kota dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota, selain Pilkada yang dipilih langsung oleh seluruh rakyat," jelasnya.

Terkait pilkada gubernur, Azhar berpendapat sebaiknya prosesnya berbeda. Dia menilai gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh presiden karena fungsinya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

3. Diskusi perlu terus dilanjutkan sebelum sistem Pilkada ditentukan

ilustrasi pilkada (IDN Times)

Namun Azhar menekankan soal pembahasan lebih lanjut terkait wacana pilkada ini. Menurutnya, diskusi yang berkelanjutan diperlukan sebelum sistem pilkada ditetapkan ke depannya.

"Tapi sekali lagi ini adalah hal yang perlu terus menerus didiskusikan sebelum kita menetapkan sistem Pilkada ke depannya," katanya.