Munafri Tegaskan Perubahan APBD Makassar Harus Berdampak ke Masyarakat

29 Sep 2026, 00:43 WIB

Kota Makassar

2 min read

Intinya Sih

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan APBD Perubahan 2026 harus mengutamakan program berdampak nyata, dengan keterkaitan jelas antara anggaran, target, lokasi, dan penerima manfaat.
Pemkot Makassar menyatakan efisiensi belanja tidak mengurangi pelayanan publik, sambil mengoptimalkan pajak, retribusi, teknologi, kepatuhan, serta pemantauan realisasi anggaran agar kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.
Pembahasan APBD Perubahan 2026 dilakukan bersama DPRD secara terbuka, terukur, transparan, dan akuntabel, dengan masukan fraksi untuk menyelaraskan anggaran dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perubahan APBD 2026 harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar.

Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026). Munafri mengatakan penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026 mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat.

"Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat," kata Munafri.

1. Munafri pastikan efisiensi tak kurangi pelayanan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. (Dok. Humas Pemkot Makassar)
Menurut Munafri, perubahan APBD bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian anggaran bertujuan mempertajam program, melihat kesiapan pelaksanaan, serta memastikan anggaran dialokasikan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata.
"Efisiensi belanja tidak mengurangi pelayanan masyarakat, pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan kegiatan yang memiliki kesiapan dampak langsung," katanya.
2. Pemkot Makassar perkuat pendapatan daerah
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)
Dari sisi pendapatan, Munafri mengatakan Pemkot Makassar terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut mencakup optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Sementara dari sisi belanja, anggaran diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Munafri juga meminta pelaksanaan program dan anggaran dikawal agar tidak terjadi penumpukan kegiatan menjelang akhir tahun. Pemkot Makassar akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.
"Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
3. Perubahan APBD dibahas bersama DPRD
ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)
Munafri mengatakan pembahasan Perubahan APBD 2026 merupakan proses bersama antara Pemkot Makassar dan DPRD. Sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang disepakati sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dia berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat segera dirampungkan sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2026 harus berlangsung secara terbuka dan terukur. Pembahasan juga harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar," kata Aliyah.
Dia juga mengatakan proses perubahan anggaran harus berlangsung secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bagian dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Pemkot Makassar.