Perempuan Rentan jadi Sasaran Politik Uang di Pilkada 2024

Menurut Rosniaty, tawaran politik uang memanfaatkan kerentanan ekonomi perempuan yang semakin meningkat di tengah biaya hidup yang tinggi. Kondisi ini membuat banyak perempuan merasa mau tidak mau memilih berdasarkan imbalan finansial daripada berdasarkan program dan visi calon.

Rosniaty menilai calon kepala daerah kerap kali mengeksploitasi isu kemiskinan. Mereka tahu betul apa kebutuhan rakyat sehingga memanfaatkannya untuk meraup suara.

"Mereka tahu bahwa rakyat, apalagi perempuan, dihadapkan dengan biaya hidup, biaya keluarga yang semakin tinggi. Itu yang dilihat oleh calon," kata Rosniaty.

Namun, meskipun menghadapi tantangan, Rosniaty juga melihat adanya perubahan positif. Dalam beberapa pertemuan dengan pemilih perempuan, dia menemukan bahwa banyak dari mereka mulai menolak tawaran uang.

Saat itu, dia bertemu dengan pemilih di salah satu desa yang baru saja mengikuti kampanye paslon Pilgub. Warga desa menyatakan akan menolak jika paslon lainnya datang dan memberikan tawaran uang.

"Saya tanya bagaimana kalau ada paslon lain yang akan memberikan uang. Mereka jawab, kalau misalnya dikasih uang kami tetap tidak mau pilih dia karena waktu dia memimpin tidak ada pembangunan di desanya," kata Rosniaty.

Rosniaty menekankan pentingnya bahwa mencegah politik uang harus dimulai dari sendiri. Menurutnya, sudah saatnya pemilih mulai berpikir cerdas.

"Karena kalau bukan dari kita sebagai pemilih yang mulai mengatakan money politic, saya rasa sekarang calon ini akan semakin liar," kata Rosniaty.

Dia juga menyerukan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih aktif dalam menangani praktik politik uang yang menargetkan perempuan. Seharusnya, kata dia, Bawaslu semakin ketat dalam mengawasi.

"Ketika ada transaksi itu, ketika Anda (Bawaslu) mendengar ada dugaan (politik uang), harus segera turun," kata Rosniaty