Pemprov Sulsel Dorong Pengawasan Internal Program MBG
- Bentuk satgas dan tim internal sekolah awasi program MBG
- Menu bermasalah hingga dapur tutup
- Wagub desak BGN tutup dapur MBG yang tak sesuai standar
Makassar, IDN Times - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan setelah sejumlah sekolah di Sulawesi Selatan melaporkan menu tidak layak konsumsi. Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel merespons dengan meminta setiap sekolah membentuk tim pengawasan internal untuk memastikan distribusi makanan berjalan sesuai standar.
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, menjelaskan laporan terkait temuan bermasalah di SMA Negeri 21 Makassar dan SMA Negeri 5 Bulukumba masih menunggu verifikasi. Dia menyebut pemerintah provinsi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulsel, sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri.
"Memang ada informasi dari sejumlah sekolah, tetapi datanya belum bisa dipastikan. Saat ini sudah ada Satgas Provinsi sesuai arahan Kemendagri, bahkan ketuanya adalah Sekda," kata Iqbal di Makassar, Jumat (3/10/2025).
1. Bentuk satgas dan tim internal sekolah awasi program MBG
Menurut Iqbal, Satgas juga bertugas mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Target penerima manfaat MBG di Sulsel sekitar dua juta orang, namun saat ini baru sekitar 200 dapur yang beroperasi.
"Tugas Satgas ini memang itu kita diminta bekerja untuk proses percepatan pendirian SPPG di setiap wilayah. Ya karena kan kita masih kurang ini," jelasnya.
Selain itu, Iqbal meminta kepala sekolah membentuk tim internal agar pengawasan berjalan berlapis. Tim ini bertugas mengontrol makanan mulai dari dapur hingga disajikan kepada siswa.
Iqbal menjelaskan dirinya sudah meminta seluruh kepala sekolah di Sulsel membentuk tim internal pengawasan. Langkah ini akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten dan kota.
"Artinya tim internal ini membantu, membantu nanti ini makanan yang sudah didistribusikan dari dapur supaya ini juga terkontrol," katanya.
Iqbal menegaskan perlunya kolaborasi antara Satgas dan tim internal sekolah untuk memastikan distribusi makanan benar-benar terpantau. Menurutnya, Satgas bekerja di level makro, sementara pengawasan langsung di lapangan menjadi tugas sekolah.
Dia menilai potensi masalah sering muncul pada proses distribusi hingga penyimpanan makanan di sekolah. Karena itu, dia menekankan perlunya kolaborasi Satgas dengan tim internal agar keamanan makanan tetap terjaga.
"Secara makro satgas bertugas ada internal juga bertugas karena ini tidak bisa bekerja memastikan hal-hal yang terjadi di luar itu kalau kita tidak kolaborasi," kata Iqbal.
2. Menu bermasalah hingga dapur tutup
Pelaksanaan program MBG saat ini tidak lepas dari polemik di lapangan. Kritik terus bermunculan, terutama dari masyarakat yang menilai kualitas makanan belum sesuai harapan. Situasi ini membuat kepercayaan terhadap jalannya program semakin dipertanyakan.
Pada 25 September 2025, puluhan mahasiswa bersama warga berunjuk rasa di depan kantor SPPG Buntusu, Makassar. Aksi itu dipicu temuan menu tak layak konsumsi yang sempat diberikan kepada ratusan siswa.
Berdasarkan data yang dihimpun IDN Times, program MBG kembali menuai kritik setelah ditemukannya brokoli berulat di SD Negeri Maricaya II Makassar pada 2 Oktober 2025. Kasus serupa juga muncul di Bulukumba dengan pisang dan tempe yang tidak layak konsumsi.
Pada 26 September 2025, pisang berulat ditemukan di SD 249 Daloba, Kecamatan Kajang, disusul tempe berulat di SMA Negeri 5 Kajang tiga hari kemudian. Sementara itu, pada 1 Oktober 2025, siswa SMP Negeri 8 Palopo menemukan potongan ayam yang masih berdarah dalam menu yang dibagikan di sekolah.
Di sisi lain, Dapur SPPG Panakkukang 02 di Makassar resmi berhenti beroperasi karena menilai pagu Rp6.500 per porsi tidak mencukupi biaya produksi. Lebih dari 50 pekerja yang mayoritas warga sekitar terpaksa dirumahkan.
3. Wagub desak BGN tutup dapur MBG yang tak sesuai standar
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil monitoring, kata dia, bisa dijadikan dasar untuk memberi sanksi hingga menutup dapur yang tidak mematuhi standar operasional.
"Saya meminta kepada BGN agar menutup dapur atau SPPG yang tidak qualified," kata Fatma, dalam siaran pers, Kamis (2/10/2025).
Dia menilai tata kelola SPPG yang tidak memadai serta peralatan yang jauh dari standar mencerminkan lemahnya kesiapan dapur. Kondisi itu disebut sebagai salah satu penyebab munculnya kasus keracunan MBG di berbagai daerah.
"Manajemen dan peralatan yang tidak standar, tentu cerminan SPPG yang tak siap dan tak layak, serta pemicu terjadinya KLB (kejadian luar biasa)," tegasnya.
BGN mencatat sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah Indonesia.
Walau di berbagai daerah terjadi kasus keracunan usai menyatap menu MBG, namun di Sulsel sejauh ini belum ada dilaporkan kasus serupa. Fatma menegaskan Sulawesi Selatan tidak boleh mengalami kasus keracunan akibat program MBG.
"Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, kami tidak mau ada kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan MBG," tegasnya.
Meski begitu, dia tetap mengajak masyarakat tetap percaya pada program MBG sebagai upaya pemerintah mencegah kekurangan gizi pada anak. Menurutnya, keyakinan publik penting agar tujuan program tidak terganggu.
"Yang tak kalah penting saat ini adalah meyakinkan kepada anak kita, orangtua siswa, dan pihak sekolah bahwa tujuan dari MBG ini adalah untuk memastikan anak-anak kita tidak mengalami kekurangan gizi," kata Fatma.
