Pemkot Makassar Kaji Penetapan Status Siaga Bencana Kekeringan

Munafri mengatakan BPBD bersama instansi terkait masih menyusun asesmen untuk menentukan kondisi terkini. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar untuk menilai apakah kondisi yang ada sudah memenuhi syarat penetapan status siaga bencana kekeringan.

"Lagi dikaji oleh teman-teman BPBD bersama dengan semua pihak yang yang yang terlibat di dalamnya untuk memastikan apakah kita menaikkan ini ke dalam status siaga bencana," kata Munafri usai Apel Kesiapsiagaan terhadap Bencana di Anjungan MNEK, Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, pihaknya akan segera menyiapkan seluruh kebutuhan penanganan apabila hasil kajian merekomendasikan peningkatan status. Tujuannya agar masyarakat tetap memperoleh layanan dasar, terutama akses terhadap air bersih.

"Kalau hasil kajiannya harus naik, ya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk memastikan bahwa ini ini ini merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada saat terjadi bencana kekeringan itu," katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar mengatakan seluruh tahapan awal telah rampung. Tahapan tersebut meliputi asesmen hingga pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan.

Selanjutnya, BPBD akan menggelar rapat koordinasi bersama BMKG, PDAM, Basarnas, Damkar, dan instansi terkait. Rapat tersebut bertujuan menentukan status kebencanaan sekaligus menyusun rencana operasi penanganan.

"Semua tahap-tahap sudah kita lalui mulai daripada asesmen. Nanti ada rapat rakor untuk semua stakeholder. Di situ nanti akan ditetapkan, diputuskan status apa yang akan kita ambil untuk mengantisipasi semua kekeringan sepanjang tahun ini," kata Fadli.

Dia menjelaskan BPBD akan memiliki dasar untuk mengoptimalkan berbagai intervensi apabila status tanggap darurat ditetapkan. Intervensi tersebut meliputi distribusi air bersih, penambahan tandon air, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga kemanusiaan.

BPBD sebelumnya memetakan sekitar 50.342 warga di enam kecamatan berpotensi terdampak kekeringan. Penanganan akan diprioritaskan kepada masyarakat yang masih mengandalkan air tanah sebagai sumber utama air bersih.

Fadli menegaskan angka tersebut masih berupa potensi karena pelayanan PDAM saat ini terus ditingkatkan. Namun, apabila musim kemarau berkepanjangan menyebabkan debit air baku terus menurun, dampak kekeringan diperkirakan akan semakin meluas.

"Tetapi ini kita garis bawahi ini adalah potensi artinya potensi ini saat ini kan PDAM lagi intensif untuk melakukan pelayanan-pelayanan penggunaan air untuk pelanggan mereka dan ini sekarang sangat besar sekali efeknya," katanya.