Pemilihan RT/RW di Makassar Jangan Sekadar Formalitas

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Sejak awal, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan peran aktif warga dalam pemilihan RT/RW. Dia menyatakan partisipasi masyarakat sangat penting agar proses demokrasi di tingkat lingkungan berjalan efektif dan bermakna.

"Yang kita butuhkan adalah bagaimana RT/RW ini menjadi bagian dari pemerintah yang mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pokok, dan bisa menerjemahkan program unggulan pemerintah sampai ke masyarakat," kata Munafri dalam arahannya saat rapat koordinasi di Balai Kota, Selasa (11/11/2025). 

Munafri menegaskan bahwa pemilihan RT/RW bukan sekadar kegiatan seremonial. Agenda ini menjadi kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin yang mampu menerapkan dan menyampaikan program pemerintah langsung ke masyarakat.

Proses pemilihan RT/RW diselenggarakan melalui tahapan yang jelas dan terstruktur. Setiap fase dijalankan secara terbuka untuk memastikan mekanisme berjalan adil dan transparan bagi seluruh warga. Ini merujuk pada tahapan sosialisasi, pendaftaran calon, kampanye terbatas, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil.

"Prosesnya harus step by step, maksimal di setiap tahapannya. Karena pola pelayanan ini harus kita maksimalkan," kata Munafri. 

Munafri menyatakan Ketua RT dan RW terpilih akan berperan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan program pemerintah di tingkat lingkungan. Mereka bertanggung jawab memastikan pelayanan sosial dan distribusi bantuan berjalan lancar.

Dia menekankan peran strategis RT dan RW dalam mendukung pelaksanaan program sosial. Menurutnya, akan sangat disayangkan jika program bagi masyarakat miskin tidak tersampaikan karena terhambat di tingkat Ketua RT atau RW.

"Ini yang saya tidak mau. Kalau data warga miskin tertahan atau tidak jelas, kasihan orang yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak bisa mendapatkannya," katanya. 

Pemilihan RT/RW serentak ini diharapkan menjadi contoh praktik demokrasi partisipatif di tingkat warga. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kerja sama antara masyarakat dan pemerintah serta menghadirkan pemimpin lingkungan yang siap bekerja langsung di lapangan.

Munafri menilai pelaksanaan pemilihan RT/RW ini menjadi sarana pembelajaran politik bagi masyarakat. Hal tersebut penting untuk membentuk dan memperkuat iklim demokrasi di tingkat akar rumput.

"Ini bagian dari proses belajar berdemokrasi. Kenapa kita memilih, padahal bisa saja ditunjuk? Karena kita ingin masyarakat terlibat, berpartisipasi aktif, bukan apatis," jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, usai pelantikan 263 pejabat pengawas, di Tribun Karebosi, Senin (29/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Namun di tengah proses demokrasi ini, muncul dugaan cawe-cawe dari oknum lurah. Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar menerima enam laporan dugaan ketidaknetralan lurah dalam proses Pemilihan Ketua RT/RW. Laporan berasal dari sejumlah wilayah dan berisi tudingan lurah ikut menyosialisasikan kandidat tertentu.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran netralitas lurah telah diterima pihaknya. Laporan itu langsung diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan kronologi dugaan keterlibatan lurah dalam pemilihan RT/RW.

"Berdasarkan aduan sementara, ada enam orang lurah. Laporan dari masyarakat,” kata Kamelia, Rabu (26/11/2025).

BKPSDMD telah menerbitkan surat pemanggilan bagi para lurah yang diadukan. Tahapan awal berupa klarifikasi, termasuk penelusuran kronologi dugaan keberpihakan aparat kelurahan dalam proses pemilihan. 

"Kita mesti klarifikasi dulu. Dugaan pelanggaran netralitas itu harus dipastikan, seperti apa yang mereka lakukan di lapangan," katanya.

Menurut Kamelia, aturan netralitas ASN lebih banyak mengatur Pilpres dan Pilkada. Meski tidak ada regulasi khusus untuk Pemilihan RT/RW, ASN tetap terikat pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. 

Setiap tindakan yang mengarah pada intervensi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Jika dugaan terbukti, maka BKPSDMD akan membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari Sekda dan Inspektorat. 

"Prosesnya memang lebih panjang. Untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap ASN dibutuhkan pandangan dan pemeriksaan dari tim," ujarnya.

Sanksi bagi lurah yang terbukti melanggar disiplin dapat beragam. Tingkatannya mulai dari hukuman ringan hingga berat, menyesuaikan hasil pemeriksaan tim.

Lurah Buloa, Naz Alamsyah Wiradinata, saat memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan dirinya membagikan kupon kepada warga di wilayahnya. (TikTok/INFOPEMKOTMAKASSAR)

Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah dugaan keterlibatan Lurah Buloa, Kecamatan Tallo, Naz Alamsyah Wiradinata. Videonya viral karena terlihat mengarahkan warga memilih calon tertentu sambil membagikan kupon sembako. 

"Ada rezeki ini Pak, saya baru-baru dapat honor lurah, jadi saya bagi-bagi," katanya dalam video tersebut sembari memperlihatkan kupon.

Dalam video tersebut, dia tampak memperkenalkan seorang perempuan kepada warga. Perempuan itu diduga sebagai calon Ketua RT/RW yang dia dukung.

Dia terlihat membujuk seorang laki-laki paruh baya dengan menawarkan kupon. Setelah memberikan kupon, dia pun bersalaman dengan laki-laki tersebut.

"Bantu saya Pak. Apapun keluhan Bapak, insyaallah saya tampung. Saya tidak seperti pemimpin kita yang lalu. Kita bantu ka, saya bantu ki'. Ada rezeki dari Pak Lurah ini. Ini orangku," ucap Naz dalam rekaman itu.

Setelah video beredar luas, Naz langsung memberikan klarifikasi. Dia menegaskan bahwa perempuan yang tampak di sampingnya adalah warga bernama Nurtini yang rutin mendampingi aktivitasnya di wilayah tersebut.

"Memang setiap saya jalan ke wilayah, ibu Nurtini ini selalu mendampingi. Jadi saya sampaikan sama warga jika ada kesalahan, hubungi saja saya punya orang," jelas Naz. 

Dia juga menjelaskan bahwa Nurtini aktif melaporkan masalah lingkungan, seperti sampah berserakan, jalanan rusak, atau lampu mati. Naz menekankan perempuan tersebut bukan calon Ketua RT/RW.

"Jadi dia bukan calon. Kalau dia mencalonkan, itu urusan dia. Tapi memang pada saat kejadian, memang dia masih status warga," katanya.

Naz menegaskan bahwa kupon sembako yang dibagikan bukan untuk kepentingan kampanye. Dia menjelaskan pembagian itu murni berasal dari program pribadi setelah menerima TPP.

"Ini bukan kampanye. Itu kupon program saya sendiri. Kan kemarin saya terima TPP, saya bagi-bagi ke warga. Waktu saya di Kelurahan Rappocini juga begitu," katanya.

Ketua DPRD Makassar, Supratman, dalam rapat paripurna terkait pemaparan RPJMD 2025-2029 saat rapat paripurna DPRD Makassar, Rabu (11/6/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Di sisi lain, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, juga menyoroti munculnya laporan intervensi lurah dalam proses pemilihan RT/RW serentak ini. Laporan yang dia terima disebut datang hampir dari seluruh kecamatan.

Tri menilai pemilihan di tingkat paling dasar seperti RT/RW ini sangat rentan gesekan. Dia mengingatkan perangkat kelurahan agar tidak menyalahgunakan kewenangan. 

"Makin kecil ranah pemilihan, makin besar gesekannya. Kalau lurah mau main-main, silakan, tapi bertanggung jawablah kalau ada apa-apa," kata Tri, Rabu (26/11/2025).

Tri menyebut keluhan warga semakin banyak dari berbagai kelurahan. Sejumlah laporan menyinggung adanya tekanan terhadap panitia maupun calon yang maju dalam pemilihan.

"Hampir seluruh wilayah Makassar melapor terkait persoalan pemilihan RT/RW," katanya.

Tri pun meminta pemilihan ditunda karena menilai teknis pelaksanaan belum siap. Dia menyoroti pendataan yang tidak berjalan baik akibat minimnya dukungan bagi petugas di lapangan. 

"Untuk teknis pemilihan, mohon ditunda 2-3 minggu ke depan agar ada waktu memperbaiki pendataan, teknis, dan kesiapan di lapangan," katanya.

Dia menilai proses pendataan pemilih membutuhkan persiapan panjang seperti yang ditempuh KPU. Bahkan kondisi itu saja disebutnya masih sering kacau, sehingga dia menyinggung perangkat di kelurahan yang bekerja dengan sumber daya dan anggaran lebih terbatas.

"Pjs RT/RW diminta mendata, tapi tidak ada anggaran untuk bensin atau kebutuhan lapangan lainnya. Bagaimana bisa maksimal," katanya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, juga menyampaikan adanya tekanan terhadap warga dalam proses administrasi di tingkat kelurahan. Laporan itu masuk langsung dari warga dan lurah yang ditemuinya dalam beberapa hari terakhir.

Supratman menggambarkan bentuk tekanan itu, mulai dari calon yang dipersempit ruang geraknya hingga kesulitan mengurus legalisir ijazah. Situasi tersebut dinilai merugikan peserta yang ingin mengurus syarat administrasi secara normal.

Dia mengaku kadang menelepon beberapa lurah. Namun menurutnya ada lurah yang berlebihan, bahkan ada intimidasi untuk mengurangi jumlah orang yang bertarung. Dia mencontohkan adanya peringatan bernada intimidasi, seperti ancaman tidak diloloskan atau dipersoalkan hanya karena foto tertentu bermasalah.

"Sampai jam 11 malam masih ada orang di kelurahan hanya karena urusan legalisir ijazah.  Ini butuh ketegasan. Jangan orang lain dipersulit, sementara orang tertentu dimudahkan," ucapnya. 

Supratman juga menilai situasi pemilihan RT/RW saat ini berada dalam kondisi rawan. Dia menyebut dinamika di lapangan ini akan berpotensi memunculkan keresahan baru di tengah warga.

Supratman menjelaskan pemilihan yang dipolitisasi dapat memecah hubungan antartetangga. Dia menyebut kondisi tidak baik-baik saja apabila proses ini tetap dipaksakan tanpa penyelarasan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Potensi gesekan sosial dapat muncul sewaktu-waktu. 

"Kondisi yang kita hadapi sekarang tidak baik-baik saja. Kelompok-kelompok, kerusuhan di mana-mana. Harus dijaga ini Makassar. Jangan sampai Makassar diberi pemantik lagi," kata Supratman.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham berdialog dengan warga saat pemantauan kesiapan Pemilihan RT/RW di Kecamatan Ujung Tanah, Senin malam (1/12/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Menjelang pemilihan RT/RW, Pemerintah Kota Makassar pun kian gencar memantau persiapan. Di tengah pemantauan persiapan Kecamatan Ujung Tanah pada Senin malam (1/12/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengingatkan warga agar menjaga suasana lingkungan tetap tenang dan tidak terpecah akibat persaingan kandidat. 

Pemantauan berlangsung hingga larut malam dengan menyasar fasilitas publik yang dipersiapkan sebagai lokasi pemungutan suara. Di lokasi, Munafri bertemu perangkat kecamatan, kelurahan, serta perwakilan warga. Kunjungan tersebut menyoroti kesiapan teknis sekaligus kesiapan sosial warga dalam menyambut pemungutan suara. 

Dalam arahannya, Munafri menegaskan pemilihan ini bukan ruang untuk pertikaian di lingkungan. Dia juga mengingatkan bahwa pemilihan RT/RW bukan tempat untuk saling gontok-gontokan atau saling siku-siku.

"Bukan tempat untuk saling menyebarkan fitnah, mencari kesalahan orang lain," kata Munafri. 

Munafri menggarisbawahi bahwa setiap pemungutan suara memiliki konsekuensi hasil. Dia menyatakan akan selalu ada pemenang dan ada pihak yang tidak memenangkan kompetisi.

"Kalau ada menang menang, rangkulah yang kalah untuk menjadi bagian dari kekompakan masyarakat. Kalau kalah, ikutlah bersama yang menang supaya keadaan masyarakat lebih stabil," katanya.

Munafri menilai kekecewaan akibat hasil pemilihan sering memicu jarak antar kelompok. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi relasi warga dalam jangka panjang. Karena itu, dia meminta warga menghindari sikap yang memicu perselisihan setelah pemungutan suara selesai.

"Jalannya pemilihan ketua RT dan RW ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Artinya saya menginginkan pemilihan RT dan RW ini menjadi sarana masyarakat untuk bersosialisasi, saling berkenalan dengan warga yang ada," katanya.

Munafri lantas meminta peran tokoh masyarakat sebagai pengendali suasana di lingkungan. Dia menilai tokoh-tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam dinamika pemilihan di tingkat lingkungan. 

"Tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan harus mampu meredam ketika terjadi gejolak di tengah masyarakat. Ini harapan kita," katanya.

Munafri juga menyoroti netralitas dan integritas petugas kecamatan maupun kelurahan sebagai fondasi kepercayaan warga. Dia menegaskan bahwa transparansi menjadi aspek yang paling diutamakan dalam penyelenggaraan pemilihan.

"Jangan sampai petugas justru tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jangan bermain-main, jangan tidak netral," tegasnya.

Munafri juga telah meminta aparat keamanan mendukung suasana tetap kondusif selama pemilihan. Pemkot telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dan TNI, termasuk Kapolsek, Danramil, Dandim, dan Kapolrestabes, untuk menjaga stabilitas proses di lapangan.

Menjelang hari pemilihan, dia mengajak warga memanfaatkan sisa waktu untuk mempertimbangkan kandidat terbaik. Dia berharap agar warga menjatuhkan pilihan pada figur yang dikenal lingkungan dan mau terlibat dalam aktivitas sosial. 

"Saya berharap, sisa dua hari ini, pastikan bahwa kita bisa menentukan atau memilih orang-orang terbaik. Orang-orang yang mau sibuk, mau berkontribusi terhadap proses pembangunan di Kota Makassar," katanya.

Lebih lanjut, dia menekankan aspek pengawasan logistik sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam pemilihan. Dia menilai pengawasan yang rapi dapat mencegah persoalan teknis maupun kecurigaan di tingkat warga.

"Saya ingin memastikan bahwa kertas suara yang dikirim ke kecamatan harus ditulis dan dihitung baik-baik. Berapa yang dikirim ke kelurahan, berapa dipakai, berapa sisa. Supaya transparan, tidak ada permainan di kertas suara," kata dia.

Ilustrasi pemilihan (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara itu, pemilihan Ketua RT/RW serentak ini dinilai menjadi momentum demokrasi pada level paling dasar yang berpotensi membentuk tata kelola pemerintahan dari tingkat lorong. Namun, proses ini perlu diupayakan transparan dan tidak sekadar menjadi agenda seremonial yang sudah diatur hasilnya.

Pandangan tersebut disampaikan Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan. Dia menilai RT/RW merupakan perangkat kelurahan yang menjadi garda terdepan dalam mengelola dinamika sosial masyarakat di tingkat paling bawah.

Menurutnya, posisi RT/RW sangat strategis karena menjadi ujung terdepan pelayanan masyarakat. Dengan begitu, pemilihan RT/RW bukan sekadar soal siapa yang menang, tetapi tentang menjaga harmonisasi di lingkungan warga.

"RT/RW ini kan perangkat pemerintahan paling bawah sehingga salah satu tugasnya bagaimana menjalin harmonisasi di semua satuan pemerintahan di wilayahnya," kata Lukman.

Dia menilai pemilihan RT/RW harus memastikan keterwakilan figur yang dapat diterima oleh beragam kelompok. Tanpa itu, ketegangan antarkelompok dapat muncul dan mengganggu stabilitas sosial di tingkat lingkungan. 

"Jangan sampai hanya formalitas, orangnya sudah disiapkan siapa yang akan terpilih lalu diskenariokan seakan-akan dilakukan secara demokrasi," katanya.

Lukman memperingatkan potensi konflik akan muncul jika pemilihan diarahkan untuk memenangkan figur tertentu. Dia menilai situasi seperti itu mengabaikan aspek penerimaan warga dan keragaman kepentingan di lingkungan.

"Titik tekannya bukan pada bagaimana mencari figur-figur terbaik yang bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat. Ini yang bisa menciptakan konflik di tingkat bawah," katanya.

Dia menilai demokrasi di tingkat lorong memiliki peran penting dalam membentuk kultur politik di tingkat kota. Demokrasi, katanya, dibangun dari bawah dan berfungsi memperkuat kemampuan masyarakat menerima perbedaan. 

"Inti utama demokrasi itu kan bagaimana kemudian masyarakat bisa menghargai dan menerima semua perbedaan yang terjadi di sekelilingnya," terang Lukman.

Dia juga menekankan pentingnya kesiapan mental para calon agar mampu merangkul warga setelah terpilih. Tanpa itu, potensi gesekan bisa muncul dan memecah relasi sosial di lingkungan RT/RW. 

"Siapapun yang menang atau terpilih, itu bisa merangkul dan menjembatani kepentingan masyarakat tanpa pengkotak-kotakan mana yang mendukung dan mana yang tidak," katanya.

Lukman menilai masyarakat Kota Makassar memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Kondisi tersebut membuat potensi konflik semakin besar apabila pemilihan tidak dijalankan secara sehat.

"Karena kalau tidak punya mentalitas seperti itu, ketua RT/RW terpilih ini kan kasihan. Akhirnya muncul bibit konflik di masyarakat di tingkat bawah di Kota Makassar yang heterogenitas politikya, kepentingannya sangat tinggi," katanya.