Munafri: Pencegahan Kekerasan Seksual Harus Dimulai dari Keluarga
Makassar, IDN Times – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat hukum. Menurutnya, keluarga adalah benteng pertama yang harus mampu mendeteksi, mengawasi, dan mencegah potensi kekerasan sejak dini.
Pernyataan itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam Workshop Ruang Publik Ramah Anak bertajuk “Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual”, yang digelar oleh Muslimat NU Kota Makassar bersama TP PKK Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota, Minggu (26/10/2025).
1. Keluarga jadi benteng pertama pencegahan kekerasan
Munafri menilai, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak muncul karena lemahnya pengawasan di lingkungan keluarga. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak agar potensi kekerasan bisa dicegah lebih awal.
“Persoalan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum, tapi tanggung jawab kolektif kita semua. Pencegahan paling awal harus datang dari keluarga,” ujar Munafri.
Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak mudah percaya begitu saja kepada pihak yang berinteraksi dengan anak-anak, termasuk di lingkungan pendidikan dan keagamaan. “Periksa baik-baik siapa yang kita percayai mendidik anak. Jangan karena terlihat alim lalu kita lepas begitu saja,” tegasnya.
2. Faktor ekonomi dan pendidikan turut jadi akar masalah
Lebih jauh, Munafri mengungkap bahwa banyak kekerasan seksual berakar dari masalah sosial-ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Kondisi tersebut kerap melahirkan keputusan keliru seperti pernikahan dini yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.
“Kemiskinan dan ketidaktahuan sering melahirkan keputusan yang salah. Kita harus memutus mata rantai ini dengan memperkuat pendidikan dan ketahanan keluarga,” tambahnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas hidup dan pendidikan keluarga menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak.
3. Pemerintah hadir sebagai benteng kedua
Munafri menegaskan, bila keluarga gagal menjalankan perannya, maka pemerintah wajib hadir sebagai benteng kedua melalui kebijakan, fasilitas, dan sistem pengaduan yang kuat.
“Jangan sampai benteng di rumah tangga jebol, pemerintah juga jebol. Pemerintah harus hadir melalui regulasi, fasilitas, dan sistem pengaduan yang efektif,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar akan membangun klaster pengaduan di tingkat RT dan RW yang terhubung langsung dengan aparat penegak hukum. Selain itu, ia juga menggagas akupuntur arsitektur — pembangunan ruang bermain anak di kawasan padat penduduk agar anak memiliki tempat aman untuk berekspresi.
“Kita akan membeli lahan di wilayah padat minimal 200–300 meter untuk dibuatkan ruang bermain anak. Ini penting agar anak punya ruang ekspresi yang aman dan terkontrol,” jelasnya.
