Makassar Darurat COVID-19, Ada Kemungkinan Lockdown

Sejauh ini, pasien positif masih dirawat intensif di ruang isolasi. Mereka ditempatkan di beberapa rumah sakit rujukan di Makassar.

Sebagian pasien dalam pengawasan sudah diperbolehkan pulang atau minta isolasi mandiri. Sedangkan dua dari empat PDP yang meninggal, hari ini dinyatakan positif.

“Pasien yang masih terindikasi terpapar virus terutama pernah kontak dan memiliki riwat penyakit komplikasi masih dirawat intensif," kata Iqbal.

Iqbal menyarankan masyarakat yang tergolong ODP agar mengisolasi diri di rumah. Masyarakat yang memerlukan perawatan intensif bisa menghubungi 112 atau dilarikan ke fasilitas kesehatan maupun rumah sakit rujukan sesuai protokol standar.

Iqbal mengungkapkan bahwa dari penelusuran atau tracing sementara, ada 670 warga Makassar yang diamati. Mereka dibagi dalam beberapa klaster atau pengelompokan, sesuai riwayat kontak dengan pasien positif maupun PDP.

Salah satunya klaster umrah, di mana pasien 285 yang meninggal punya riwayat perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Begitu juga dengan PDP meninggal di RS Grestelina yang kemudian dinyatakan positif.

"Ada empat dari tujuh travel sudah diminta datanya untuk ditracking siapa saja yang sudah kontak, dan datanya sudah ada. Sisa tiga travel yang belum diketahui data jamaahnya," ungkap dia.

Selanjutnya, klaster pasien PDP yang meninggal usai pertemuan keagamaan di Bogor juga ditelusuri, sedangkan klaster peserta Itjima Dunia Zona Asia di Gowa terus dipantau.

Pemkot Makassar, kata Iqbal, masih mempertimbangkan opsi lockdown di tengah situasi wabah COVID-19. Menurutnya, dimungkinkan untuk menutup akses masuk dan keluar antar daerah serta pembatasan warga keluar rumah.

"Kemungkinan lockdown bisa. Bisa parsial atau secara keseluruhan kalau terjadi lonjokan pasien yang sangat besar," katanya.

Wacana lockdown dimungkinkan mengingat Kota Makassar adalah daerah transit orang dari arah timur Indonesia ke barat, begitupun arah barat ke timur melewati jalur darat, laut dan udara.

"Kalau sudah dianggap sangat rawan mungkin kita lockdown. Tetapi, kebijakan lockdown harus dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, apakah secara parsial atau keseluruhan," ungkap Iqbal.