Luwu Jadi Daerah dengan Indeks Risiko Bencana Tertinggi di Sulsel

Diskusi tersebut menindaklanjuti program diseminasi liputan investigasi kolaborasi SIEJ-Depati Project dengan enam media berkaitan pengrusakan hutan di Pulau Borneo, Kalimantan. Jika ditarik ke Sulsel, maka tema yang diangkat yaitu 'Deforestasi Hutan Tanah Luwu dan Ancaman Bencana Ekologis Rutin. 

Ilham Alimuddin yang juga seorang ahli geologi mengemukakan, kondisi tanah Luwu memang seringkali mengalami bencana ekologis. Pada awal Mei 2024, Luwu kembali dihantam banjir disusul tanah longsor di beberapa titik.  

Kejadian tersebut, kata dia, sedikit banyak dipengaruhi oleh karakteristik tanah di daerah itu. Karakteristik tersebut diantaranya, material yang mengalami longsor adalah tanah di dekat permukaan, bergerak secara cepat. 

Sebagian besar bahkan termasuk jenis tanah longsor translasi (debris slide), dan terjadi pada tanah tebal yang merupakan pelapukan dari batuan metamorf. Ini termasuk bidang gelincir berupa batas antara tanah dan batuan ditambah curah hujan tinggi. 

Sementara kondisi geologi wilayah tanah Luwu khususnya di Kecamatan Latimojong yang mengalami longsor itu, berada pada formasi batuan filit atau batuan keras yang berlapis tipis sudah lapuk di atas. Namun sebagian di bawahnya tidak mengalami lapuk hingga menyebabkan lapisan tidak lapuk ini menjadi licin sehingga mendorong tanah lapuknya ke bawah lalu menjadi longsor. 

Bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, mengakibatkan sebanyak 14 warga meninggal dunia serta menimbulkan kerugian materil dan nonmateril tidak sedikit hingga mencapai puluhan miliar. Selain itu, tercatat 13 titik desa teriosilir di wilayah pegunungan Latimojong, dengan sebaran 16 titik longsor di wilayah Luwu. Bahkan bantuan maupun evakuasi disalurkan harus melalui jalur udara menggunakan helikopter. 

"Dari peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta bahaya longsor tanah Luwu berada pada zona merah," katanya.

Ilham menyebut ada beberapa catatan dan rekomendasi pengurangan risiko bencana di Luwu yakni dimulai dengan mengetahui risiko bencana di sekitar. Untuk jangka pendek yakni pendataan rumah atau bangunan yang berada pada area bahaya tanah longsor (zona potensi terdampak material longsoran). 

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Luwu dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga (K/L) terkait untuk melaksanakan survei dan pemetaan lanjutan pada titik longsor yang belum terpetakan. Survei ini diprioritaskan di permukiman untuk memastikan apakah perlu relokasi atau tidak, serta mitigasi apa yang diperlukan. 

Untuk mitigasi jangka menegah yakni melengkapi dokumen perencanaan penanggungan bencana dimulai dari kajian risiko bencana (disusun 2025). Dilanjutkan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontigensi (Renkon) per jenis bencana sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 tahun 2018 tentang, Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota.

Selanjutnya, mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana dengan Perencanaan tata ruang Kabupaten Luwu  seperti sempadan sungai dan sempadan lereng harus diperhatikan. 

"Terpenting melakukan pemantauan hulu sungai secara rutin dan terprogram. Koordinasi antara Dinas terkait. Dan peningkatan kapasitas dan edukasi masyarakat terkait pengetahuan risiko maupun mitigasi bencana wilayah masing-masing," kata Ilham. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel, Muhammad Al Amin, mengatakan bencana yang terjadi di Luwu sedikit banyaknya dipengaruhi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit. Selain itu, marak kondisi kerusakan lingkungan.

"Mestinya pascabencana ini semua stakeholder harus bisa duduk bersama mencari solusi guna menekan kasus bencana alam serupa yang terjadi secara rutin itu bila musim penghujan datang, termasuk menghadirkan kurikulum sekolah  berbasis kebencanaan," kata Amin.

Diiskusi tersebut dihadiri sejumlah jurnalis dari berbagai media serta anggota SIEJ simpul Sulsel serta perwakilan organisasi lingkungan lainnya. Di akhir diskusi, ada penandatanganan spanduk dalam deklarasi penyelematan hutan di Indonesia, khususnya hutan di wilayah Sulsel.