Kompolnas Soroti Sanksi Ringan Polisi Sulsel Cabuli Tahanan Perempuan

Kata Poengky, meskipun putusan sidang kode etik adalah kewenangan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), namun Kompolnas sangat menyesalkan putusan yang menjatuhkan hukuman ringan terhadap Briptu Sanjaya, karena terbukti bersalah lakukan pelanggaran etik, serta melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada tahanan perempuan.

"Hukuman etik berupa demosi 7 tahun tidak sebanding dengan kejahatan yang sudah dilakukan pelaku. Apalagi sebagai anggota Polri yang bertugas menjaga tahanan, Briptu S seharusnya melaksanakan tugas dengan baik, bukan malah manfaatkan kerentanan tahanan perempuan dengan melakukan aksi kekerasan seksual ke korban," terangnya.

"Maka itu, kompolnas sangat mendukung tuntutan terhadap Briptu S dengan meminta hukuman pemberhentian tidak hormat atau PTDH, tetapi KKEP menjatuhkan hukuman yang lebih ringan," sambung Poengky.

Pelecehan seksual, lanjut Poengky, merupakan tindak pidana yang kejam, apalagi pelakunya merupakan anggota Polri yang seharusnya melindungi perempuan, kelompok yang rentan.

"Sehingga sanksi hukumannya seharusnya maksimal agar ada efek jera dan keadilan. Sanksi yang ringan juga dikhawatirkan akan mendatangkan penilaian publik bahwa Polri permisif dengan tindakan kekerasan seksual dan anggota yang melakukan," jelasnya.

Selain tegas menyoroti sanksi etik yang dianggap ringan, komisioner Kompolnas juga mempertanyakan proses pidana terhadap Briptu Sanjaya. Seharusnya, jelas Poengky, proses pidana segera dilimpahkan ke peradilan umum.

"Itu sebagai bentuk keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dan kompolnas berharap proses pidana Briptu S dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada gunanya melindungi anggota yang telah berperilaku kejam dan tercela. Ibarat buah busuk dalam keranjang, perlu dibuang agar busuknya tidak menulari buah-buahan yang lain dalam keranjang itu," tambah Poengky.