Kepala Daerah di Sulsel Curhat ke Wamendagri soal Pemotongan TKD
- Bupati Sidrap akui janji kampanye tertahan imbas TKD dipangkas
- Wamendagri ingatkan kepala daerah tak hanya mengeluh soal pemotongan TKD
- Dorong daerah berinovasi dan gandeng swasta di tengah keterbatasan anggaran
Makassar, IDN Times - Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat banyak kepala daerah di Sulawesi Selatan kelimpungan menyusun rencana pembangunan. Sejumlah program yang sebelumnya dijanjikan dalam kampanye, terutama di sektor infrastruktur dan pendidikan, terancam tertunda.
Aspirasi itu disampaikan langsung para kepala daerah kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam rapat koordinasi pemerintahan se-wilayah Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/10/2025). Rapat itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan sejumlah bupati serta wali kota se-Sulsel.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, menilai pengurangan TKD membuat daerah kesulitan menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu juga mengancam realisasi visi dan misi yang telah dijanjikan para kepala daerah kepada warganya.
"Karena yang diharapkan pemerintah pusat, satu, pertumbuhan ekonomi, ya, maka tentu setelah pengurangan TKD, ya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal," kata Syaharuddin saat diwawancarai setelah rapat tersebut.
1. Bupati Sidrap akui janji kampanye tertahan imbas TKD dipangkas
Syahar, sapaannya, merinci sejumlah daerah di Sulsel yang mengalami penurunan anggaran cukup besar. Kota Makassar berkurang sekitar Rp500 miliar, disusul Pinrang Rp231 miliar, Sidrap Rp174 miliar, Jeneponto Rp169 miliar, Bantaeng Rp148 miliar, dan Pemprov Sulsel sekitar Rp1,1 triliun.
Penurunan TKD dari pusat, kata Syahar, paling terasa pada sektor infrastruktur dan pendidikan di Sidrap. Dua bidang itu menjadi tulang punggung pelayanan publik yang kini sulit dijalankan secara maksimal, termasuk janji politiknya saat kampanye Pilkada 2024 lalu.
"Kami kan ada beberapa penyampaian visi misi waktu kampanye. Maka tentu ada beberapa program janji kampanye ini kami tidak bisa realisasikan terutama soal infrastruktur. Kemudian standar pelayanan seperti DAU pendidikan yang sebelumnya Rp60 miliar, kalau tidak salah, sekarang sisa Rp6 miliar," kata Syahar.
Meski berada dalam tekanan fiskal, Syahar mengaku sudah menempuh langkah efisiensi di berbagai pos anggaran. Kegiatan seremonial dihapus, sementara perhatian pemerintah daerah diarahkan pada penguatan sektor pertanian dan peternakan.
"Nah, saya sudah melakukan efisiensi, misalnya kegiatan-kegiatan seremonal sudah dihilangkan, lebih banyak kita turun ke masyarakat, urus padi, urus jagung, urus telur, urus itu," katanya.
2. Wamendagri ingatkan kepala daerah tak hanya mengeluh soal pemotongan TKD
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menilai aspirasi para kepala daerah di Sulsel sejalan dengan suara yang muncul di tingkat nasional. Keluhan serupa juga disampaikan para gubernur ketika bertemu dengan Kementerian Keuangan.
"Kementerian Dalam Negeri ingin memastikan bahwa standar pelayanan minimal itu terpenuhi ya makanya ada penambahan angka 43 triliun begitu ya," kata Bima.
Bima mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya mengeluh soal pemotongan TKD. Dia menegaskan masih banyak pos belanja yang bisa dihemat, seperti perjalanan dinas dan makan minum.
"Jadi jangan sampai banyak mengeluh tetapi sebetulnya masih banyak pos yang bisa dihemat. Jadi pos yang dihemat itu tolong disisir lagi, sekali lagi," katanya.
3. Dorong daerah berinovasi dan gandeng swasta di tengah keterbatasan anggaran
Selain menekan anggaran, Bima juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif mencari solusi. Dia menyarankan kolaborasi dengan kampus, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan agar program prioritas tetap berlanjut meski fiskal terbatas.
"Ya kita dorong untuk berinovasi. Tapi inovasi tidak bisa sendiri. Inovasi harus didukung oleh kampus, didukung juga oleh sektor swasta, ya, bisa juga kemudian bermitra dengan lembaga yang bisa memberikan modal, gitu ya, seperti kerjasama KPBU gitu ya," katanya.
