DPRD Sulsel Bakal Diisi Mayoritas Wajah Baru, Ini Plus Minusnya

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mencatat bahwa dari 85 caleg peraih suara terbanyak, 59 persen merupakan wajah baru di DPRD Sulsel. Pendatang baru hampir merata di seluruh parpol. Golkar, misalnya, sembilan dari 13 kursi diisi orang baru. Begitu pula NasDem dengan delapan wajah baru pada sebelas kursi tersedia.

Pada pendatang baru, hasil penelusuran menunjukkan bahwa umumnya mereka berasal dari dua latar belakang. Ada yang pengusaha, ada pula yang punya kedekatan dengan penguasa di daerah.

“Ada beberapa politisi dari daerah yang naik kelas ke DPRD Sulsel. Ada saudara bupati, anak kandung bupati, dan memang lebih dominan pendatang baru,” kata Direktur Kopel Indonesia Herman, pada konferensi pers di Makassar, Selasa (21/5).

Pada periode 2014-2019, Kopel menyoroti berbagai kinerja negatif DPRD Sulsel. Dewan antara lain disebut tidak produktif dalam melahirkan peraturan daerah. Di sisi lain, banyak anggota dewan yang malas hadir termasuk pada agenda penting seperti rapat paripurna.

Dengan mayoritas wajah baru pada periode mendatang, Kopel bisa berharap adanya perbaikan kinerja. Minimal, dengan adanya pergantian orang, bisa lebih baik dibandingkan legislator yang lama.

“Adanya wajah baru menjadi harapan baru bagi publik Sulsel. Kinerja harus ada perubahan,” ucap Syamsuddin Alimsyah, anggota Kopel.

Seiring banyaknya wajah baru di DPRD Sulsel, keterwakilan perempuan di parlemen turut meningkat. Dari 85 kursi, 22 di antaranya akan ditempati legislator perempuan. Persentase 29 persen lebih baik dibandingkan pada Pemilu 2014, sebab saat itu legislator perempuan yang terpilih hanya 14 orang atau 18 persen.

Di kalangan caleg perempuan, mereka berasal dari delapan parpol. Masing-masing PPP, PKS, PKB, Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Sedangkan PAN, Hanura, dan Perindo tanpa perempuan.

“PKS dan Gerindra paling banyak kader perempuannya. Dari komposisi ini, kita memandang kedua partai ini menempatkan perempuan pada posisi yang strategis. Kalau melihat perolehan suaranya, para perempuan ini cukup punya kualitas dan meraih suara terbanyak,” ucap Herman.

Wajah baru di parlemen Sulsel bukan tanpa sisi negatif. Menurut Herman, para pendatang baru sangat dekat dengan potensi konflik kepentingan. Sebab para legislator umumnya merupakan kerabat dekat kepala daerah.

Kedekatan legislator dengan kepala daerah dikhawatirkan berpengaruh terhadap kebijakan. Misalnya kebijakan anggaran yang bisa saja terjadi penyimpangan di daerah, karena dekatnya legislator dengan pengambil keputusan.

“Masyarakat sudah memilih mereka, tapi tidak sampai di situ. Pengawasan perlu untuk selalu dilakukan, sebab kita memilih bukan hanya saat di bilik. Kinerja legislator juga harus dipantau di dapil masing-masing,” Herman mengatakan.