DPRD: Penanganan COVID-19 di Sulsel Telan Anggaran Rp101 Miliar

Menurut data yang diperoleh Ni’matullah, anggaran penanganan COVID-19 pada tahap pertama digunakan oleh Gugus Tugas, tiga organisasi perangkat daerah, dan dua rumah sakit. Tiga OPD yakni Dinas Sosial, Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kesehatan.

Penggunaan anggaran terbesar ada pada Dinas Kesehatan, yakni Rp38,1 miliar lebih. Anggaran ditunakan untuk Posko Satgas COVID-19 senilai Rp12,2 miliar, Balai Besar Laboratorium Rp7,6 miliar, Labolatorium Unhas Rp5,6 miliar lebih, dan RSUP Wahidin Sudirohusodo Rp6,6 miliar lebih.

Berikutnya, BPBD Sulsel menggunakan anggaran Rp17,8 miliar untuk tiga tahap. Masing-masing Rp10 miliar, Rp2,7 miliara, dan Rp5,09 miliar. Tidak disebutkan peruntukannya.

Dinas Sosial memakai Rp16,3 miliar untuk jaring pengaman sosial selama pandemik. Terbagi dua tahap, yakni Rp7,9 miliar dan Rp8,3 miliar.

Anggaran mengalir untuk Rumah Sakit Khusus Dadi (RSKD) Makassar senilai Rp16,6 miliar. Dan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat sebesar Rp18,8 miliar lebih. Rinciannya, pembangunan bangunan menghabiskan Rp11,3 miliar lebih dan pembelian Alat Kesehatan (Alkes) sebesar Rp7,5 miliar lebih.

Ni’matullah menyebut, Pemprov Sulsel punya kesiapan anggaran Rp500 miliar untuk penanganan COVID-19. Dana itu disiapkan dalam dua tahap, yakni masing-masing senilai Rp250 miliar.

Anggaran dalam bentuk parsial itu, kata Ni’matullah, sesuai hasil rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemrov Sulsel sebagai plafon anggaran penanganan pandemi. Dari penysirian anggaran, tersedia Rp1,2 triliun yang bisa digunakan. Tapi anggarn itu dianggap terlalu besar, sehingga diputuskan Rp500 miliar.

Saat ini Gugus Tugas COVID-19 Sulsel mencatat total 2.381 kasus positif di daerahnya. Di antara seluruh kasus, 786 orang telah dinyatakan sembuh dan 108 meninggal.

Menurut Ni’matullah, saat ini belum tepat untuk menilai bagaimana penanganan COVID-19 di Sulsel berhasil atau gagal.

"Soal persepsi atau upaya framing, karena ukurannya berhasil atau gagal belum ditetapkan dan disepakati. Ingat, wabah ini melanda secara global semua negara. Bisa saja kita pada satu daerah sudah clear, tapi bila ada orang dari daerah atau negara lain yang datang, maka bisa saja ada lagi kasus baru," ujar Ketua Demokrat Sulsel ini.

Soal anggaran, Ni’matullah menyatakan DPRD terus memantau dan mengevaluasi kinerja dan penggunaannya.

"Banyak usulan, saran dan pertanyaan yang disampaikan anggota, termasuk saya pernah sampaikan beberapa saran di media terkait penanganan COVID ini. Jadi kami tidak diam, kami tetap melakukan pengawasan," katanya.