Distribusi Pangan di Timur Indonesia Masih Terhambat Biaya Logistik

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengungkapkan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Ketersediaan infrastruktur dan kemampuan menghubungkan daerah surplus dengan wilayah yang membutuhkan pasokan juga menjadi faktor penting.

"Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan, sehingga konektivitas sangat dibutuhkan," kata Fatmawati dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Makassar, Jumat (23/10/2026).

Menurutnya, Sulsel memiliki potensi produksi beras, aneka cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, hingga hasil perikanan. Potensi tersebut perlu didukung sistem distribusi yang lebih efisien agar pasokan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan.

Fatma menyebut pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan produktivitas pertanian. Meski demikian, persoalan tidak berhenti pada akses jalan.

"Kalau wilayah kita, khususnya Infrastruktur jalan sudah mampu memberikan konektivitas, tapi hambatan yang utama saat sekarang ini adalah keterbatasan rantai pasokan dingin kita, lalu kemudian juga biaya distribusi logistik angkutan laut khususnya yang masih sangat tinggi menjadi hambatan kita," katanya. 

Keterbatasan fasilitas rantai dingin menjadi persoalan tersendiri, terutama untuk komoditas yang mudah rusak seperti ikan. Tanpa penanganan dan penyimpanan yang memadai, kualitas pangan dapat menurun selama proses distribusi. 

Sementara itu, tingginya biaya angkutan dapat meningkatkan biaya distribusi pangan. Kondisi ini berpotensi membuat harga pangan di wilayah konsumen menjadi lebih mahal.

Sebagai daerah produsen, Sulawesi Selatan berpeluang mengambil peran lebih besar dalam menjaga pasokan pangan kawasan timur Indonesia. Namun, peran tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur logistik, fasilitas penyimpanan, serta kerja sama yang mampu menghubungkan sentra produksi dengan wilayah konsumen.

Fatma menyatakan Pemprov siap memperkuat posisi Sulsel sebagai simpul produksi dan distribusi pangan di kawasan Sulampua. Pihaknya  juga mendorong sinergi untuk memperluas kerja sama antardaerah, memperkuat neraca pangan, dan meningkatkan dukungan sarana produksi serta pembiayaan.

"Sekali lagi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu siap menjadi simpul produksi dan juga distribusi pangan Sulampua, serta kami juga siap berbagi praktik baik atas pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan ini," katanya. 

Untuk menjawab persoalan tersebut, Bank Indonesia mendorong penguatan kerja sama antardaerah dan pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien. Salah satu upaya yang diperkenalkan dalam GPIPS Sulampua 2026 adalah Mini Distribution Center (MDC).

Program ini diarahkan untuk memperpendek rantai pasok dan mendekatkan pangan kepada masyarakat. Kerja sama antardaerah juga diperkuat untuk sejumlah komoditas, antara lain beras, bawang merah, dan ikan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono menjelaskan bahwa penguatan distribusi tersebut merupakan bagian dari Talukarsa Pangan Sulawesi Selatan, yang mencakup tiga upaya utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Dia menyebutkan kata talu diambil dari bahasa Makassar yang berarti tiga sedangkan karsa bermakna kehendak, ikhtiar, atau daya upaya. 

Dengan demikian, kata dia, Talukarsa Pangan Sulawesi Selatan dapat dimaknai sebagai tiga ikhtiar yang diwujudkan melalui Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata untuk memperkuat pangan Sulawesi Selatan. Karsa Daya berfokus pada penguatan kapasitas pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana produktif serta akses pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.

Sementara itu, Karsa Sambung diarahkan untuk memperkuat kerja sama antardaerah, memperpendek rantai pasok, dan mengupayakan efisiensi biaya logistik. Adapun Karsa Tata berfokus pada penguatan ekosistem dan kelembagaan pangan, termasuk pengembangan neraca pangan untuk mendeteksi potensi defisit pasokan dan mengantisipasi gejolak harga.

"Saya memiliki keyakinan Talukarsa Pangan Sulawesi Selatan dapat menjadi kunci dalam menjaga inflasi pangan di Sulawesi Selatan. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa success story yang sudah kita miliki," kata Thomas. 

Bank Indonesia juga mendorong kolaborasi antara kelompok tani, Koperasi Desa Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai calon pembeli atau offtaker. Skema ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara produsen dan pasar sehingga penyaluran hasil pertanian lebih terarah.