Calon Perseorangan di Pilkada Makassar Wajib Setor 67.402 KTP

Calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dari sejumlah penduduk yang memiliki hak pilih atau tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum atau pemilihan yang paling akhir di daerah bersangkutan. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pada pasal 41 ayat 2 poin d, juga disebutkan bahwa kabupaten/kota yang jumlah DPT terakhirnya berjumlah di atas satu juta orang, maka syarat minimal dukungannya adalah 6,5 persen dari jumlah DPT terakhirnya.

Untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar, syarat pasangan calon non partai ini harus mengumpulkan dukungan minimal sebanyak 67.402 KTP. Jumlah ini berasal dari 6,5 persen dari jumlah DPT Kota Makassar.

"Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 sendiri, jumlah DPT pada Pemilu terakhir atau Pemilu 2024 adalah 1.036.941 jiwa," kata Abdi.

Abdi menjelaskan syarat lainnya yakni bakal calon perseorangan harus memiliki sebaran dukungan minimal 50 persen dari jumlah kecamatan di Kota Makassar. Saat ini, 1.036.941 jiwa itu tersebar di 15 kecamatan.

Dengan demikian, bakal calon perseorangan harus mendapatkan minimal dukungan sebanyak 67.402 jiwa yang dibuktikan dengan fotocopy KTP Elektronik dan surat pernyataan dukungan sebagai syarat.

"Syarat bakal calon perseorangan itu adalah minimal 67.402 jiwa yang persebaran dukungannya minimal terdapat di 50 persen kecamatan atau 8 kecamatan di Kota Makassar," kata Abdi.