Bupati Sidrap Akui Sulit Realisasikan Janji Kampanye karena Pemotongan TKD
- Kesulitan penuhi standar pelayanan minimal
- Ekonomi tetap stabil sebagai daerah penghasil
- Pengurangan TKD jadi tantangan bagi pemda
Makassar, IDN Times - Sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Selatan mengeluhkan dampak pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2025. Pemangkasan itu dinilai menghambat pelaksanaan sejumlah program prioritas di daerah.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, menyebut daerahnya kehilangan sekitar Rp174 miliar dari total anggaran yang diterima tahun sebelumnya. Sementara Kota Makassar berkurang hingga Rp500 miliar, dan secara keseluruhan Pemprov Sulsel turun sekitar Rp1,1 triliun.
"Kami kan ada beberapa penyampaian visi misi waktu kampanye. Maka tentu ada beberapa program janji kampanye ini kami tidak bisa realisasikan terutama soal infrastruktur," kata Syaharuddin usai Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/10/2025).
1. Kesulitan penuhi standar pelayanan minimal
Salah satu dampak terbesar dirasakan pada Dana Alokasi Umum (DAU) pendidikan. Di Sidrap, angkanya menurun tajam dari Rp60 miliar menjadi Rp6 miliar. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan menjaga kualitas layanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Dengan hadirnya Pak Wamendagri ini menjadi sarana dan wadah kami menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa ini begini kondisinya akan datang 2026. Kami pasti tidak bisa melayani maksimal sesuai SPM-nya," katanya.
Syaharuddin berharap pemerintah pusat memberi perhatian terhadap berbagai keluhan yang disampaikan para kepala daerah. Aspirasi itu sebelumnya disampaikan langsung dalam rapat pimpinan bersama Wamendagri Bima Arya di Kantor Gubernur Sulsel.
2. Ekonomi tetap stabil karena produksi hasil bumi
Menurut Syaharuddin, Sidrap masih mampu bertahan karena merupakan daerah penghasil. Hasil panen dan harga komoditas seperti telur dan jagung meningkat, sehingga kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil.
Syaharuddin menuturkan pemerintah daerah terpaksa menempuh efisiensi anggaran secara maksimal. Dari total anggaran sekitar Rp1,23 triliun, kini hanya tersisa Rp1,09 triliun, sehingga ruang belanja pemerintah yang biasanya menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi ikut menyempit.
"Tapi kalau di tataran masyarakat, Sidrap alhamdulillah, apalagi dengan MBG, harga permintaan beras naik, permintaan telur naik permintaan jagung naik juga, itu kalau di Sidrap. Nah, sisa yang lain-lain, di sektor pendidikan, gaji PPPK, gaji paruh waktu, infrastruktur," katanya.
3. Pengurangan TKD jadi tantangan bagi pemda
Di sisi lain, daerah yang bukan penghasil komoditas mengandalkan sektor jasa sebagai sumber pendapatan. Syaharuddin menjelaskan pengeluaran pemerintah di daerah tersebut banyak terserap untuk kegiatan seremonial dan acara di hotel, sehingga belanja yang seharusnya mendorong ekonomi berkurang.
Meski berada dalam tekanan fiskal, dia mengaku sudah menempuh langkah efisiensi di berbagai pos anggaran. Kegiatan seremonial dihapus, sementara perhatian pemerintah daerah diarahkan pada penguatan sektor pertanian dan peternakan.
"Nah, secara teliti kita sudah melakukan penelitian gang sedetail-detail sekali, detail-detail sekali, yang jelasnya ya pengurangan TKD ini juga tantangan dan harapan untuk para bupati yang kreatif," katanya.
