BEM UNM Kecam Diskusi Buku Sejarah, Khawatir Manipulasi-Penghapusan Fakta
- Dugaan distorsi sejarah untuk kepentingan penguasa
- Mahasiswa duga ada upaya penggiringan sejarah
- Tuntut diskusi lebih terbuka dan substansial
Makassar, IDN Times- Universitas Negeri Makassar (UNM) bakal menggelar diskusi publik membahas draf penulisan buku sejarah Indonesia pada Senin (4/8/2025). Diskusi ini rencananya dibuka langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon.
Namun, kegiatan diskusi ini mendapat kecaman keras dari Presiden BEM UNM, Syamry. Menurutnya, sistematika penulisan ulang sejarah Indonesia bukan hanya menyesatkan generasi muda, tetapi juga menghapus peran rakyat, mahasiswa, dan para pejuang kebenaran dalam sejarah bangsa.
"Kami sebenarnya tidak menolak diskusi itu. Kami cuma menyayangkan karena statement yang keluar daripada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon tidak memasukkan peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu secara komprehensif," ucap Syamry di sela-sela aksi demo di depan Kampus UNM Jl AP Pettarani, Kamis (31/7/2025).
1. Dugaan distorsi sejarah untuk kepentingan penguasa
Syamry mencurigai ada manipulasi sejarah dalam rencana draf penulisan buku sejarah Indonesia, bahkan menurutnya rakyat Indonesia sedang dibimbing menuju masa depan yang dibangun di atas kebohongan.
"Ada kemudian indikasi-indikasi yang ditemukan oleh sejarawan, budayawan, dan lain sebagainya, itu kemudian tidak dimasukkan. Padahal ketika misalnya membahas soal penulisan sejarah ulang, harusnya semua peristiwa masa lalu, baik itu kelam, baik itu buruk, itu dituliskan dalam sejarah ulang Indonesia," ujarnya.
2. Mahasiswa duga ada upaya penggiringan sejarah
Upaya pengaburan sejarah panjang bangsa Indonesia, kata Syamry, tentu akan menyebabkan distorsi fakta yang akan menenggelamkan ingatan rakyat yang kompleks akan peristiwa-peristiwa berdarah bangsa ini, yang kemudian akan digiring ke dalam ingatan sejarah yang dibuat penguasa untuk kepentingan tertentu.
"Misalnya saja peristiwa rudapaksa di 1998, itu yang tidak dimasukkan secara komperhensif, belum lagi peristiwa gerakan 30 September yang kemudian bisa saja menjadi rekayasa sejarah karena kepentingan rezim yang otoriter hari ini," ungkapnya.
3. Tuntut diskusi lebih terbuka dan substansial
Syamry menambahkan, harusnya diskusi ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan akademisi, mahasiswa serta budayawan bukan hanya formalitas semata.
"Karena ini akan menjadi buku mata pelajaran di sekolah, bahkan diperkuliahan. Ini akan menjadi memori bangsa kelak. Dan kita menolak bahwa jangan sampai diskusi ini cuma menjadi formalitas belaka dan tidak substansial," pungkasnya.
Dalam aksi demo tersebut, Mahasiswa UNM juga menuntut kejelasan pengadaan almamater bagi mahasiswa baru, menuntut kejelasan terhadap proses pembelajaran mata kuliah umum (jadwal pembelajaran), menuntut kejelasan dosen MKU, dan akses ruang perkuliahan.
Kemudian, menuntut kejelasan nama-nama oknum yang terlibat dalam praktik jual beli nilai, transparansi penerapan sanksi bagi yang terindikasi terlibat dalam praktik jual beli nilai, serta tuntutan untuk menjatuhkan hukuman tegas bagi oknum yang terbukti terlibat.
