Baru 206 Koperasi Merah Putih di Sulsel Rampung dari Target 3.059 Unit
- Hingga Mei 2026, baru 206 dari target 3.059 Koperasi Merah Putih di Sulsel rampung, dengan progres pembangunan keseluruhan mencapai sekitar 75 persen.
- Koperasi Merah Putih diproyeksikan jadi pusat distribusi program subsidi pemerintah seperti Elpiji, sembako murah, dan beras SPHP untuk masyarakat desa dan kelurahan.
- Pemerintah menghadapi kendala utama berupa keterbatasan lahan, terutama di wilayah pegunungan dan kepulauan, namun terus menargetkan penyelesaian sisa 25 persen pembangunan koperasi.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat baru 206 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang pembangunannya rampung 100 persen hingga 1 Mei 2026. Jumlah itu masih jauh dari target 3.059 koperasi yang direncanakan tersebar di seluruh wilayah Sulsel.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan progres pembangunan koperasi secara umum sudah mencapai sekitar 75 persen. Sementara sekitar 25 persen sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual di KDKMP Mangasa, Jalan Mallengkeri Raya, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sabtu (16/5/2026). Koperasi tersebut diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Tadi baru saja Bapak Presiden Prabowo melaksanakan launching 1061 unit yang beroperasi se-Indonesia. Di Sulsel sendiri sudah selesai sekitar 25 persen dari target 3.059. Pembangunan sudah 75 persen," kata Andi Sudirman.
1. Koperasi disiapkan jadi pusat distribusi program subsidi
Menurut Sudirman, koperasi tersebut nantinya diproyeksikan menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah. Salah satu fokus utamanya yakni penyaluran kebutuhan subsidi bagi masyarakat.
Dia menyebut sejumlah komoditas seperti Elpiji subsidi dan sembako murah direncanakan masuk dalam jaringan distribusi koperasi desa dan kelurahan. Selain itu, beras SPHP juga disiapkan untuk disalurkan melalui koperasi.
"Kalau sudah masuk nanti, contohnya hukum subsidi, Elpiji, ke mana kira-kira orang belanja? Koperasi desa," katanya.
2. Pemerintah akui masih ada kendala lahan
Sudirman mengakui masih ada sejumlah kendala dalam pembangunan koperasi. Salah satu hambatan utama yakni penyediaan lahan di beberapa daerah.
Meski begitu, Pemprov Sulsel mengklaim terus mengejar penyelesaian sisa pembangunan. Pemprov menargetkan seluruh koperasi bisa segera beroperasi.
"Kita masih mengejar sekitar 25 persen lagi dan insyaallah tidak akan lama kita akan tentu cari solusi untuk itu," katanya.
3. Daerah pegunungan dan pulau hadapi tantangan pembangunan
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, mengatakan tidak semua pembangunan koperasi berjalan tanpa kendala. Dia menyebut persoalan di setiap daerah berbeda-beda karena kondisi wilayah di Sulsel tidak semuanya seperti Kota Makassar.
Karena itu, hambatan pembangunan berbeda-beda di tiap wilayah. Menurutnya, daerah pegunungan dan kepulauan menjadi wilayah dengan tantangan terbesar karena keterbatasan aset lahan.
"Ada di pegunungan yang mana lahan tanah saja untuk aset pembangunan itu sangat-sangat minim atau di pulau," kata Andi Eka.
Berbagai hambatan pembangunan itu sudah dilaporkan ke tim Satgas Pusat. Eka menyatakan pihaknya juga terus mengomunikasikan kendala yang dihadapi di lapangan.
"Sehingga nantinya akan seluruh dari 3059 kooperasi desa maupun kelurahan akan dicapai 100 persen," kkata Eka.
