5 Pimpinan DPRD Sulsel Dilantik, Andi Rachmatika Dewi Ketua
Makassar, IDN Times - Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dilantik, Kamis (31/10/2024). Pelantikan ini berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah pimpinan DPRD Sulsel periode 2024-2029.
Pelantikan dihadiri Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh serta para kepala daerah dari 24 kabupaten dan kota. Nama-nama pimpinan yang dilantik dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sulsel, Muh Jabir.
Pimpinan yang dilantik yaitu Andi Rahmatika Dewi dari NasDem sebagai Ketua. Kemudian, Wakil Ketua I dijabat Rahman Pina dari Golkar.
Wakil Ketua II yakni Yasir Mahmud dari Gerindra. Wakil Ketua III yaitu Supriyadi dari PPP dan Wakil Ketua IV adalah Fauzi Andi Wawo dari PKB.
1. Pimpinan langsung membentuk AKD
Usai pengambilan sumpah, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengatakan langkah berikutnya adalah pembentukan komisi, badan anggaran, badan legislasi, badan musyawarah dan badan kehormatan. Ini semua ditargetkan selesai pekan depan.
"Agar teman-teman bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya karena banyak sekali RDP yang menanti, juga memang banyak tugas yang sudah perlu dikondisikan karena kan nggak ada komisi tentu susah untuk rapat," kata Andi Rachmatika atau Cicu.
2. Penyusunan tata tertib ditargetkan selesai maksimal dua pekan
Cicu mengatakan tatib (tata tertib) juga ditargetkan selesai 1-2 pekan ke depan. Namun tatib harus disesuaikan dengan kementerian yang ada di pusat.
"Karena kan pembagian dengan OPD tapi ternyata kerja komisi, Pak Pj bilang nanti kemungkinan saja tahun depan karena di pusat juga merapikan. Jadi kita tunggu saja bagaimana kebijakan di pusat," kata Cicu.
Sebagai informasi, kebijakan pemerintah pusat yang melebur kementerian/lembaga akan berdampak terhadap penyesuaian organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, komisi-komisi di DPRD terbagi sesuai dengan bidang OPD.
3. Tidak ada penambahan AKD
Meski begitu, Cicu menjelaskan kemungkinan tidak ada penambahan AKD (alat kelengkapan dewan). Walaupun peleburan kementerian/lembaga akan berdampak pada pergeseran OPD, namun penambahan AKD sudah diatur sendiri dalam undang-undang.
"Kita tunggu di Pemprov katanya sih tahun depan menyesuaikan, setelah dia menyesuaikan baru kita menyesuaikan di sini (DPRD) bagian komisinya," kata Cicu.
