Makassar, IDN Times - DPRD Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, secara tegas meminta agar pemerintah pusat menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu diungkapkan pasca 152 siswa SMPN 1 dan 2 Makale dilarikan ke rumah sakit setelah diduga keracunan MBG.
Bahkan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tana Toraja, Randan Sampetoding menilai, program andalan Prabowo-Gibran ini sebagai program yang gagal.
Ketua DPRD Tana Toraja, Kendek Rante mengatakan peristiwa keracunan yang menimpa ratusan siswa ini, menjadi perhatian khusus dan harus disikapi secara serius oleh seluruh stakholder di Kabupaten Tana Toraja agar tidak terulang lagi.
"Kita harapkan bahwa makanan bergizi gratis ini perlu disikapi secara serius pemerintah daerah dan ada rencana bahwa semua kegiatan ini untuk dihentikan sementara. Sehingga jangan terlagi terjadi kejadian yang sama," kata Kendek Rante kepada awak media saat meninjau korban keracunan di RS Lakipadada, Kamis (3/9/2026).
Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Evivana Rombe Datu mengaku setuju dengan rencana evaluasi program andalan Presiden Subianto ini. Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti agar tidak lagi memakan korban.
"Saya kira dengan adanya kejadian hari ini, menjadi satu bahan evaluasi, melihat bahwa MBG ini merupakan satu program nasional," ucap Politisi Partai Nasdem tersebut.
Evivana bahkan sangat menyayangkan insiden ini, seharusnya peristiwa keracunan yang menimpa ratusan siswa ini tak terjadi mengingat setiap SPPG punya ahli gizi, begitupun di sekolah ada petugas atau PIC yang terlebih dahulu memeriksa menu MBG sebelum dibagikan ke siswa untuk dikonsumsi.
"Kita tahu bahwa di setiap MBG, itukan ada ahli gizinya yang harus melihat dan sebelum makanan itu diolah, sudah diperiksa terlebih dahulu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini?," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tana Toraja, Randan Sampetoding mengaku sangat prihatin dengan insiden ini. Sehingga ia meminta kepada pimpinan DPRD Tana Toraja untuk membuat pertemuan dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, BGN, dan pengelola MBG untuk membahas peristiwa keracunan ini.
"Di pertemuan ini sebisa mungkin pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, untuk satu pendapat mengusulkan ke pusat. Supaya program MBG ini, jangankan ditunda. Kalau bisa dihentikan, kalau tidak bisa dihentikan ganti dengan model atau mekanisme yang lain," bebernya.
Bahkan secara blak-blakan, Randan Sampetoding menyebut bahwa program andalan Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang gagal.
"Karena terus terang, kalau kita mau jujur, pemerintah yang ada ini, hanya tinggal gengsi saja. Gengsi mengakui bahwa program MBG ini gagal," tandasnya.
Terkait kasus dugaan keracunan MBG di Tana Toraja, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari, Mulyadi, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian tersebut. Laporan disampaikan melalui Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), koordinator wilayah, hingga koordinator regional Sulawesi Selatan kepada pimpinan BGN pusat.
"KPPG melalui Ka SPPG, Korwil dan Kareg Sulsel sudah menyampaikan laporan kejadian kepada pimpinan BGN Pusat tentang kejadian," kata Mulyadi dalam wawancara dengan IDN Times via WhatsApp, Kamis (3/9/2026).