Dugaan Praktik Curang Tahapan Pemilu, OMS Sulsel Buka Posko Pengaduan
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel menggelar rapat beberapa waktu lalu. (Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Aktivis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulawesi Selatan (Sulsel), membentuk posko pengaduan pelanggaran Pemilu usai menemukan beberapa kejanggalan dalam tahap verifikasi faktual partai politik.
Salah satu perwakilan OMS Kawal Pemilu Sulsel, Haswandy Andi Mas mengatakan, pembentukan posko pengaduan pelanggaran Pemilu ini untuk memberi perlindungan hukum kepada mereka yang mengalami intimidasi dan intervensi oknum Komisi Pemilihan Umum.
"Kami juga telah membentuk tim advokasi hukum dan membuka posko untuk memberi perlindungan kepada korban ataupun saksi, atau memiliki data-data terkait atas praktek kecurangan dalam proses verifikasi peserta Pemilu tersebut," kata Haswandy dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times Sulsel, Rabu malam (14/12/2022).
1. OMS akan merahasiakan identitas korban dan saksi yang melapor
Ilustrasi verifikasi data (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)Korban ataupun saksi yang dimaksud OMS Kawal Pemilu Sulsel, adalah orang-orang di jajaran KPU maupun Bawaslu se-Sulsel yang mengadukan kejanggalan di posko yang telah dibentuk, untuk kemudian diberikan perlindungan hukum.
"Tentunya, identitas pengadu (korban dan saksi) tentu akan sangat kami rahasiakan dan akan diberi perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Haswandy.
2. OMS sebut kegaduhan terjadi saat tahapan verifikasi faktual
Rapat pleno KPU Sulsel. (Dok. KPU Sulsel)Haswandy mengatakan, OMS Kawal Pemilu menilai kegaduhan yang terjadi dalam tahapan verifikasi peserta Pemilu 2024 di Sulsel masih terus berlanjut. Beberapa Kabupaten/Kota juga telah mengungkap adanya praktik-praktik kecurangan yang terjadi.
"Kecurangan dengan pola-pola intervensi dan intimidasi yang diduga dilakukan oknum KPU Sulsel yang meminta sejumlah Komisioner dan staf Sekretariat KPU pada tingkat daerah untuk merubah data hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan," kata Haswandy.
3. Ajak penyelenggara untuk melawan intervensi dan intimidasi
Ilustrasi hukumSelain itu, kecurangan kemudian terus berlanjut saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Sulsel yang diduga telah dimanipulasi dengan mengubah status partai politik yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.
Lanjut Haswandy, proses pengambilan keputusannya pun tidak sepenuhnya melibatkan dan disetujui oleh seluruh Komisioner. Hal inilah yang menjadi objek masalah yang diciptakan dari intervensi dan intimidasi KPU Sulsel kepada hampir semua KPU Kabupaten/Kota di Sulsel.
"Menyikapi hal tersebut maka kami (OMS Kawal Pemilu Sulsel) mengajak seluruh penyelenggara (KPU dan Bawaslu se-Sulsel) yang menjadi korban dari intervensi dan intimidasi untuk segera menyatukan sikap untuk melawan, dan bergabung dengan koalisi," tegas Haswandy.
Sebelumnya, OMS Kawal Pemilu Sulsel menduga, adanya kejanggalan saat Verifikasi faktual (Verfak) keanggotaan Partai Politik (Parpol) yang ditetapkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel beberapa waktu yang lalu.
Dengan adanya kejanggalan ini, mulai dari adanya perbedaan pada data saat Verfak keanggotaan Parpol, lalu KPU Sulsel abai terhadap keterbukaan informasi publik, maka aktivis OMS akan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kita masih mengumpulkan fakta dan data lalu kita susun analisis untuk menentukan, dan akan kita bawa ke Bawaslu dan atau ke DKPP," ungkap perwakilan OMS Kawal Pemilu Sulsel, Abdul Kadir Wokanubun kepada IDN Times, Rabu kemarin (14/12).
Baca Juga: OMS Kawal Pemilu Ungkap Dugaan Manipulasi Data Verfak Parpol di Sulsel
