Banjir Makassar, Walhi: Danny dan Andi Sudirman Harus Tanggung Jawab
Sejumlah warga terpaksa mendorong motor yang mogok saat banjir di jalan Pendidikan Raya Makassar. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai, banjir yang terjadi di Kota Makassar pada Senin (13/2/2023), menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan provinsi.
Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Amin mengatakan, Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel harus bertanggung jawab karena tidak banyak melakukan mitigasi bencana banjir.
"Bencana banjir ini terjadi terus tiap tahunnya, sepertinya pemerintah kita baik kota maupun provinsi itu tidak banyak belajar dan tidak melakukan apa-apa terkait mitigasi dan pencehagan banjir," kata Amin kepada IDN Times Sulsel, Selasa (14/2/2023).
Diketahui, banjir hebat mengepung wilayah Kota Makassar sepanjang hari kemarin. Dalam kondisi tersebut, aktivitas masyarakat juga sempat terganggu karena akses jalan raya utama seperti di Jl AP. Pettarani tergenang banjir.
1. Walhi sebut banjir bisa dicegah asal drainase baik
Ilustrasi drainase. Dok: istimewaMenurut Amin, banjir di Kota Makassar bisa dicegah walau intensitas hujan yang lebat hingga sangat lebat terjadi sepanjang hari. Caranya, kata dia, dengan membenahi sistem drainase dan mengatur dengan baik wilayah-wilayah serapan air.
"Penyebab utama karena ruang terbuka hijau di Makassar sudah mulai menurun sangat signifikan, kemudian drainase kita sangat buruk sekali dan ditambah lagi di pesisir kita ditimbun, direklamasi. Sehingga saat banjir seperti kemarin," ungkap Amin.
Reklamasi yang dimaksud Amin yaitu, penimbunan yang digencarkan Pemprov Sulsel bersama PT Yasmin Bumi Asri di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), yang akan dilanjutkan hingga ke Pulau Laelae seluas 12,11 hektare.
"Itu (reklamasi) juga kan mempengaruhi banjir rob ke daratan. Kalau memang Gubernur (Andi Sudirman Sulaiman) mau melanjutkan reklamasi Laelae itu malah memperparah kondisi banjir saat ini dan nanti di kota Makassar," sambung Amin.
Walhi juga mengingatkan, saat ini daerah pesisir Makassar rentan dihantam bajir rob karena sudah ada dua proyek besar reklamasi, pertama reklamasi CPI dan Pulau Laelae, serta proyek reklamasi Makassar New Port (MNP).
2. Gubernur dan Wali Kota diminta berpikir ulang
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat menyampaikan kontrol kesehatan di Singapura, Jumat (15/4/2022). Instagram/andisudirman.sulaimanUntuk itu, Walhi Sulsel meminta agar Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto, agar mulai menyusun agenda mitigasi banjir di Kota Makassar.
"Oleh karena itu pemerintah Andi Sudirman harus belajar untuk berhenti melanjutkan reklamasi di Laelae, karena dampaknya bisa lebih besar. Untuk ruang terbuka hijau kita meminta kepada pemerintah Danny Pomanto untuk berani melakukan moratorium perluasan alih fungsi lahan terbuka hijau untuk kegiatan properti," tegas Amin.
Salah satu kawasan terbuka hijau yang dialihfungsikan menjadi kawasan bisnis properti berada di Kecamatan Tamalanrea Makassar. Dengan melakukan moratorium, kata Amin, Danny Pomanto bisa menghentikan izin pengembangan perumahan tersebut.
Baca Juga: Waspada, Ketinggian Banjir di Makassar Mencapai Satu Meter
3. Banyak cara tingkatkan PAD selain konsesi lahan
Ilustrasi lahan (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)Amin menegaskan, banyak cara yang bisa ditempuh pihak Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD), tanpa harus melakukan konsesi lahan yang tadinya lahan terbuka hijau menjadi lahan untuk bisnis-bisnis properti.
"Ada banyak bisnis-bisnis yang ditingkatakna dan dikerjakan yang ramah lingkungan selain mengkonsensi lahan hingga mengancam keselamatan masyarakat. Walikota juga harus berani memberi sanksi kepada para perusahan properti yang mengembangkan perumahan tapi tidak membuat drainase yang terkoneksi," jelas Amin.
Baca Juga: 12 Kecamatan di Makassar Terdampak Banjir, 2.929 Warga Mengungsi
