Epidemiolog Unhas: Penurunan Kasus COVID-19 Belum Tentu Efek PPKM
Suasana salah satu warung kopi di Makassar pada malam hari, Senin (11/1/2021). IDN Times/Irwan Idris
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk kesekian kalinya. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 441.01/66/S.Edar/Kesbangpol/II/2021, yang ditandatangani oleh Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.
Dalam surat tersebut, pemkot menekankan penutupan sementara fasilitas umum, seperti Pantai Losari, Lego-Lego, Kanrerong, Kawasan Center Poin of Indonesia, Pantai Tanjung Bayang, Pantai Merdeka, Akkarena, Pantai Barombong dan lain-lain mulai 23 Februari - 9 Maret 2021.
Masih seperti sebelumnya, operasional mal, kafe, restoran, rumah makan, warkop, hanya diizinkan buka hingga pukul 22.00 WITA.
1. Isolasi sumber penularan lebih penting dari perpanjangan jam malam
Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 Kota Makassar di Posko Gugus Tugas Kota Makassar. IDN Times/Pemkot MakassarEpidemiolog Universitas Hasanuddin, Ansariadi menilai, PPKM di Makassar, termasuk perpanjangan jam malam, hanya upaya mengurangi kerumunan yang berpotensi memicu penuluaran COVID-19.
Meski begitu, dia mengatakan, aturan tersebut bukan strategi utama. Menurutnya, hal paling penting untuk dilakukan adalah dengan melakukan isolasi sumber penularan.
"Ini yang harus menjadi penekanan utama. Kalau hanya diperpanjang tapi upaya atau kinerja testing untuk isolasi tidak meningkat, maka hasilnya untuk mengurangi penularan sulit untuk tercapai," kata Ansariadi kepada IDN Times melalui pesan WhatsApp, Rabu (24/2/2021).
2. Penurunan kasus belum tentu efek dari jam malam
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin (kedua dari kanan) saat konferensi pers di Posko Induk Gugus Tugas COVID-19 Makassar, Senin (21/9/2020). Humas Pemkot MakassarAnsariadi yang juga Ketua Tim Epidemiolog Satgas Penanganan COVID-19 Makassar, menyebut ada penurunan kasus dalam dua pekan terakhir. Keterisian rumah sakit karena COVID-19, kata dia, juga sudah mengalami penurunan.
"Saat ini sekitar 59 persen, pernah mencapai 90 persen," katanya.
Tapi penurunan itu, jelas Ansariadi, tidak bisa diklaim sepenuhnya dari regulasi perpanjangan jam malam. Bisa saja itu merupakan efek isolasi sumber-sumber penularan. "Atau bisa juga dari efek testing yang berkurang," katanya.
Baca Juga: Jam Malam, Penjual Nasi Kuning Begadang di Makassar Harus Jualan Siang
3. Testing, tracing dan isolasi tetap harus diperketat
Warga menjalani tes usap (swab test) melalui mobil tes polymerase chain reaction (PCR) saat tes usap massal di Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/9/2020). (ANTARA FOTO/Arnas Padda)Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 Kota Makassar, hingga 23 Februari 2021, total kasus positif sudah mencapai 26.958. Sebanyak 24.845 orang telah dinyatakan sembuh (92,2 persen) dan 496 orang meninggal dunia (1,8 persen).
Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus harian tidak lebih dari 200 kasus. Di awal bulan lalu, kasus harian masih sempat mencapai angka 300 kasus. Tapi kembali lagi, menurut Ansariadi, jumlah testing juga berpengaruh.
Meski terjadi penurunan kasus, walau tidak terlalu tajam seperti jika menerapkan PSBB, jelas dia, namun yang lebih penting adalah menahan laju penularan sehingga tidak meningkat lagi seperti beberapa minggu sebelumnya.
"Kalau menurut saya menahan laju itu sudah sangat bagus, sambil memperketat strategi testing, trace dan isolasi untuk menekan penularan," katanya.
Baca Juga: Jam Malam di Makassar Tidak Signifikan Turunkan Kasus COVID-19
4. Pj Wali Kota sebut jam malam sudah efektif
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. Humas Pemkot MakassarSementara itu, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menilai aturan yang dibuatnya itu sudah efektif menekan laju penularan COVID-19. Dia menyebut jika tidak ada aturan PPKM, maka grafik kasus akan terus meningkat dan tidak seperti sekarang yang cenderung rata.
"Sekarang tingkat keterpaparan positif kita pernah tembus angka 4.000 sekarang tinggal 2.200. Kalau tidak ada PPKM, tidak begini hasilnya," kata Rudy.
Menurutnya, PPKM cukup baik karena masih diterapkan di Jawa dan Bali. Itulah sebabnya dia masih memperpanjang aturan ini, ditambah dengan jumlah kasus yang cenderung stagnan.
"Sekarang tingkat keterpaparan positif kita turun drastis. Mudah-mudahan bisa turun terus. Yang sembuh naik terus, yang meninggal mulai berkurang," katanya.
Baca Juga: AUHM Makassar Minta Pj Wali Kota Cabut Kebijakan Jam Malam
