Pemkot Makassar Genjot Pembebasan Lahan Jembatan Kembar Barombong
- Pemkot Makassar mempercepat pembebasan lahan proyek jembatan kembar Barombong dengan target rampung Mei–Juni 2026, melalui verifikasi legalitas, negosiasi, dan pembayaran ganti rugi kepada warga.
- Wali Kota Munafri Arifuddin turun langsung meninjau lokasi untuk memastikan progres sesuai target serta menjaga koordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel terkait titik pembangunan.
- Proyek jembatan kembar Barombong menjadi kolaborasi lintas sektor antara Pemkot, Pemprov, dan Balai Jalan Nasional, menggunakan dana APBD dan masuk prioritas nasional Kementerian PUPR.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar berupaya mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar di kawasan Barombong, Kecamatan Tamalate. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong realisasi proyek strategis yang diharapkan mampu mengurai kemacetan di wilayah selatan kota.
Percepatan ini ditargetkan rampung pada Mei hingga Juni 2026. Pemkot pun memastikan seluruh tahapan berjalan sistematis, mulai dari verifikasi legalitas lahan hingga proses negosiasi dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.
1. Pemkot bentuk tim khusus percepat pembebasan lahan
Dalam prosesnya, Pemkot Makassar telah membentuk tim kegiatan pengadaan tanah untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Selain itu, tim appraisal juga dilibatkan guna menentukan nilai ganti rugi yang objektif dan transparan.
Verifikasi dokumen kepemilikan lahan dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Tahapan pembebasan juga mencakup pengadaan tanah langsung, negosiasi dengan pihak yang berhak, hingga pembayaran kompensasi.
Fokus lain dalam persiapan ini adalah penentuan garis koordinat lahan serta kejelasan lokasi pembangunan. Pemkot juga telah melakukan kunjungan lapangan bersama pihak terkait guna memastikan kondisi riil di lokasi sesuai dengan perencanaan.
2. Wali Kota turun langsung pastikan progres sesuai target
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Dinas Pertanahan dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulawesi Selatan, turun langsung meninjau lokasi pembangunan pada Selasa (7/4/2026). Menurut Munafri, kunjungan tersebut bertujuan memastikan progres pembebasan lahan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa percepatan ini penting untuk mendukung kelancaran pembangunan fisik jembatan.
“Hari ini kami turun langsung melihat progres perjalanan pembebasan lahan untuk jembatan Barombong agar bisa mengurai kemacetan arus lalu lintas di wilayah ini,” ujarnya.
Koordinasi intensif juga terus dilakukan bersama Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan titik koordinat pembangunan sesuai dengan desain akhir yang telah disusun.
3. Proyek kolaborasi lintas sektor, jadi prioritas nasional
Proyek jembatan kembar Barombong melibatkan kolaborasi lintas pemerintahan, mulai dari Pemkot Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Balai Jalan Nasional dan pihak GMTD. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat seluruh tahapan, baik administratif maupun teknis.
Secara keseluruhan, luas lahan yang akan dibebaskan diperkirakan kurang dari 3 hektare dengan panjang jembatan sekitar 800 meter. Pembiayaan pembebasan lahan bersumber dari APBD Pemkot Makassar.
Setelah proses pembebasan lahan rampung, pembangunan fisik jembatan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, dokumen penganggaran ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2026 untuk diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Munafri menegaskan bahwa proyek ini telah masuk dalam daftar prioritas kementerian. Ia berharap pembangunan dapat segera berjalan setelah seluruh tahapan awal diselesaikan.
“Jika pembebasan lahan selesai, setelah itu akan dilanjutkan pembangunannya oleh pihak Provinsi. Ini merupakan prioritas pertama di kementerian untuk segera melanjutkan pembangunan jembatan Barombong ini,” tutupnya.
