Pegiat Mural Makassar Ajak Seniman Bikin Karya Lebih Banyak Lagi
Mural "Declare Climate Emergency!" yang dibuat oleh gerakan sipil Extinction Rebellion Indonesia di salah satu sudut Kota Makassar. (Dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Topik tentang mural dan street art mencuat sebagai perbincangan hangat pada pekan lalu. Bukan hanya karena nilai seni yang terkandung di dalamnya, melainkan respons aparat dan lingkar dalam pemerintahan terkait hal itu.
Salah satunya "404: Not Found", yang menghebohkan publik. Mural di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, itu dihapus oleh aparat sebab dianggap mengganggu ketertiban. Hal serupa juga menimpa grafiti "Tuhan Aku Lapar" di Tigaraksa (Kab. Tangerang), mural "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" di Kabupaten Pasuruan, serta "Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan" di Ciledug (Kota Tangerang).
Faldo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), secara terbuka mengkritik "404: Not Found" sebab dibuat tanpa mengantongi izin. Selain itu, para pembuatnya juga sempat dicari Polisi.
1. Argumentasi yang berkembang selama diskusi mural disebut cuma berputar pada aspek legalitas
Salah satu street art jenis Wheat Paste yang ada di Kota Makassar. (Dok. Istimewa)Meski akhirnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan Polri agar lebih "kalem" dalam menyikapi mural bermuatan kritik, beberapa pegiat seni mulai angkat bicara atas polemik ini. Salah satunya Muhammad Akram Sulaiman, salah satu anggota komunitas Extinction Rebellion di Makassar.
Akram, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa aspek legalitas lebih banyak menjadi sudut pandang dalam sepekan terakhir ketimbang cara memandang mural sebagai karya seni.
"Argumentasinya selama ini cuma dari sisi apakah ini legal atau tidak, menyerupai simbol negara atau tidak. Kita tidak pernah masuk ke topik tentang bagaimana menghargai suatu karya, melihat si seniman sebagai pekerja seni yang karyanya harus dihargai. Sangat kontras dengan di luar (negeri)," ungkapnya saat berbicara dengan IDN Times, Rabu (25/8/2021).
2. Mural adalah produk proses kesenian yang mengutamakan kebebasan berekspresi
Pengendara melintas di dekat mural bertemakan COVID-19 di Cipulir, Jakarta, Rabu (21/7/2021). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Lebih jauh, ia menyebut perkara isi atau muatan mural sama sekali luput dari proses pengambilan keputusan oleh aparat.
"Argumentasinya di situ-situ saja. Maksudnya Satpol PP punya wewenang, kalau muralnya mau dihapus ya dihapus. Argumentasinya terkesan politis sekali. Lah, wong diskusi ke substansinya saja tidak, sudah mau langsung (ke keputusan) menghapus atau tidak," imbuhnya.
Menyinggung perizinan, ia mengaku sempat mengernyitkan dahi saat mendengar pernyataan bahwa seniman diminta membawa rancangan karya muralnya ke penegak hukum lebih dulu.
"Saya tidak pernah melihat pelaku seni mural minta izin ke Satpol PP atau Kepolisian. Seni itu kan kebebasan," kata Akram.
Baca Juga: Soal Mural Kritik Jokowi, Mahfud Tantang Masyarakat Buktikan
3. Diskusi hangat tentang mural disebut jadi momentum bagus bagi para seniman bersuara
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)Kendati demikian, Akram menyebut diskursus akibat mural ini justru memberi momentum bagus bagi para pegiat seni. Masyarakat pun jadi lebih kritis.
"Dengan viralnya isu mural ini bisa membangkitkan semangat kawan-kawan seniman dan aspirasi masyarakat. Ini jadi semangat baru. Karena tidak semuanya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Tolok ukur kenyamanan publik kan sangat subyektif," tutur pria yang juga anggota Badan Pekerja KontraS Sulawesi tersebut.
Extinction Rebellion, tempat Akram kini bernaung, adalah komunitas seniman Makassar yang berfokus pada isu perubahan iklim. Beberapa mural karya mereka bisa ditemukan di beberapa sudut Kota Makassar.
Baca Juga: Mural Kritik Dihapus Aparat, Demokrat: Ini Bukan Negeri Otoriter
