WALHI Sulsel Sebut Tiga Faktor Penyebab Banjir di Makassar

Amin menjelaskan, RTH dalam setiap pembangunan dan penataan kota wajib disediakan pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Baik dari pencemaran udara dari polusi dan air. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai kawasan untuk meresap aliran air dari hulu ke hilir untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

Amin menyayangkan dalam penerapannya, RTH justru dialih fungsikan oleh pemodal yang difasilitasi pemerintah.

“Kita tahu ada di Kecamatan Tamalanrea, tapi itu kemudian sudah dikonversikan menjadi real estate. Terutama di bagian perkotaan, itu sudah nyaris tidak ada lagi. Padahal dulu masih cukup berfungsi dengan baik,” jelas Amin.

Amin mengungkapkan, tata kelola drainase di Kota Makassar juga sangat bermasalah. Salah satu contohnya kata dia, drainase di sepanjang Jalan AP Pettarani. Padahal, jalan itu masuk dalam katergori jalur lintas provinsi. Seharusnya, pembangunan tol layang oleh pemerintah dibarengi dengan penataan saluran air yang memadai.

“Hujan sedikit saja di sana sudah pasti banjir. Air tergenang,” ucap Amin.

Menurut Amin, meski pelaksana proyek pembangunan tol telah membangun drainase di kawasan setempat, persoalan banjir dan genangan tidak sama sekali berubah. Amin menyebut pembangunan tidak diimbangi dengan kondisi keamanan lingkungan.

“Saya lihat ukurannya tidak terlalu besar. Dan saya belum menemukan di mana muara aliran air yang dari drainase itu,” ungkap Amin.

Begitu pun drainase di kawasan perumahan yang ada di sejumlah lokasi di Makassar. Menurut Amin, letak hingga jalur air ke mana akan bermuara sama sekali tidak jelas. Belum lagi penumpukan sampah yang menghambat aliran air.

“Artinya masih banyak tata kelola yang amburadul, semrawut dan sangat buruk dalam tata kelola drainasenya,” ujar Amin.

Lebih lanjut, Amin juga menyebut proyek betonisasi jalanan di Makassar turut memicu berkurangnya daya resapan air. Amin bilang, hampir di sebagian besar jalan utama maupun kawasan perlintasan atau penghubung sudah dibeton. Kondisi itu semakin membuat daya dukung tanah terhadap air hilang.

“Termasuk kan jalan (tol) layang ini. Itu yang seharusnya dipikirkan pemerintah,” kata Amin.

Berbagai persoalan itu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Makassar maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PR itu, kata Amin, seharusnya dituntaskan sejak dulu. Pemangku kebijakan didesak untuk bergerak cepat dalam menangani masalah ini, bukan justru menyalahkan kondisi cuaca buruk.

“Pemerintah tahu ini sejak dulu. Seharusnya buat langkah mitigasi, bukan cuaca yang disalahkan. Hujan itu hanya pemicu saja. Banjir terjadi akibat buruknya penataan pengelolaan lingkungan,” Amin mengatakan.