Wagub Sulsel: Jangan Biarkan Inflasi jadi Hantu di Tengah Masyarakat
- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memperingatkan potensi kenaikan inflasi menjelang Idul Adha 2025.
- Inflasi Sulsel per April 2025 mencapai 1,91 persen secara bulanan dan 2,28 persen secara tahunan, dengan komoditas tertentu menjadi penyumbang utama inflasi.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulsel 2025 - 2027 dengan empat pilar utama untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Makassar, IDN Times - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengingatkan urgenitas penanganan cepat terhadap potensi kenaikan inflasi menjelang Idul Adha 2025. Pesan ini disampaikan saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (28/5/2025).
“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata," kata Fatmawati.
1. Inflasi Sulsel per April 2025 mencapai 1,91 persen secara bulanan
Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi Sulsel per April 2025 mencapai 1,91 persen secara bulanan dan 2,28 persen secara tahunan. Meski masih dalam target nasional, tren inflasi menunjukkan peningkatan yang perlu diwaspadai agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.
Komoditas seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng menjadi penyumbang utama inflasi. Pemprov mendorong pemerintah kabupaten/kota memantau pasokan di sentra produksi dan melaporkan segera bila ada gangguan distribusi.
"Ini masih dalam rentang target nasional, namun trennya terus meningkat dan harus diwaspadai. Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” kata Fatma.
2. Upaya pengendalian harga dan distribusi keluar daerah
Penggunaan aplikasi Sigap Sultan memetakan ketersediaan stok pangan berbasis digital. Aplikasi ini diharapkan membantu mengambil langkah yang tepat.
Upaya pengendalian harga juga difokuskan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang serentak dilakukan, dengan target komoditas penyumbang inflasi. Selain itu, program mandiri benih untuk hortikultura dan bantuan bibit ikan akan diperluas demi menjaga pasokan.
Dari sisi distribusi, pemerintah daerah diminta memperkuat cadangan pangan dan mengawasi distribusi keluar daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta mengantisipasi praktik penimbunan yang berpotensi memicu lonjakan harga.
Selain pengendalian inflasi, Fatma menekankan digitalisasi transaksi pembayaran pemerintah daerah. Strategi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan.
“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif," katanya.
3. Roadmap pengendalian inflasi Sulsel 2025 - 2027
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pun menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulsel 2025 - 2027 dengan empat pilar utama yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif antarinstansi. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
"Melalui peta jalan ini, seluruh elemen diharapkan bekerja dalam satu irama untuk menghadirkan solusi berbasis data dan kondisi lapangan," kata Fatma.
