Tim Hukum Walkot Makassar Laporkan Netizen Dugaan Pencemaran Nama Baik

Makka mengatakan tuduhan tersebut terlalu prematur karena program seragam masih dalam tahap proses administrasi. Menurutnya, delik korupsi kini bersifat material, yang berarti harus ada kerugian negara yang sahih ditetapkan oleh lembaga resmi seperti BPK atau BPKP.

"Jangan coba-coba menyatakan tindak pidana korupsi kalau belum ada kerugian negara dan dihitung oleh instansi besar seperti BPK, BPKP dan instansi lainnya. Di negara kita ini, sudah diatur siapa lembaga yang berhak menetapkan kerugian negara itu," kata Makka. 

Unggahan di media sosial tersebut, kata Makkah, menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Padahal, Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada dana yang dicairkan. Karena itu, tuduhan diarahkan pada Pasal 27 juncto Pasal 45 UU ITE terkait pencemaran nama baik.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa terlalu prematur menetapkan bahwa program tersebut adalah terjadi tindak pidana korupsi," kata Makkah.

Di sisi lain, akun TikTok atas nama taufikhidayat.lmp, dalam video berdurasi sekitar 3 menit menyoroti penggunaan APBD 2025 senilai Rp18 miliar untuk program seragam gratis. Taufik menilai pengeluaran ini tidak melalui mekanisme perubahan APBD atau persetujuan DPRD sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Mengapa dianggap kerugian negara? Uang publik keluar tanpa persetujuan dprd, itu adalah pelanggaran asas legitimasi keuangan. Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi. Dalam laporan realiasi apbd, otomatis itu jadi temuan BPK," kata Taufik dalam unggahan itu.

Menurutnya, berkurangnya kekayaan daerah terjadi karena Rp18 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk program sah dalam APBD tidak digunakan sesuai ketentuan. Dengan demikian, kerugian negara terletak pada Rp18 miliar yang dikeluarkan dari APBD Pokok 2025 tanpa dasar hukum dan tanpa persetujuan DPRD.

"Secara hukum administrasi, pelanggaran mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Kedua, secara pidana dapat memenuhi unsur pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terhadap kerugian," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda menegaskan, alokasi anggaran program ini bersumber dari hasil efisiensi belanja daerah. Hal ini, kata dia, sejalan dengan regulasi pemerintah pusat maupun daerah.

Dia menjelaskan, pengalihan anggaran ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ dan SE Gubernur Sulsel Nomor 900.1.3/1606/BKAD. Hasil efisiensi ini dapat dialokasikan untuk bidang prioritas, salah satunya pendidikan.

"Dalam aturan tersebut ditegaskan, hasil efisiensi belanja daerah dialokasikan ke tujuh bidang prioritas, salah satunya pendidikan," katanya.

Pengalihan anggaran ini juga sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang memungkinkan pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu dengan persetujuan kepala daerah dan laporan ke DPRD. Menindaklanjuti hal ini, Wali Kota Makassar menerbitkan Perwali Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan penjabaran APBD 2025, yang sudah diberitahukan ke pimpinan DPRD dan ditampung dalam Perda Perubahan APBD Tahun 2025.

"Hasil pengalihan anggaran tersebut juga sudah melalui proses review yang dituangkan dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Nomor 082/Insp/780.04/VI/2025," katanya.